Pembangunan Tol Malang–Kepanjen Dikaji Ulang, Biaya Mahal Capai Rp10 Triliun

Ringkasan Berita:

• Pembangunan tol Malang–Kepanjen masih dikaji ulang melalui FS karena biaya mencapai Rp10 triliun.
• Target pembangunan fisik dimulai 2027, setelah proses pembebasan lahan dan tender berjalan 2026.
• Tol direncanakan memiliki dua exit utama: Bululawang dan Pakisaji–Kepanjen, mendukung akses pendidikan dan investasi Malang selatan.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen memakan biaya yang mahal.

Saat ini masih dalam tahap pengkajian ulang melalui Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. 

Sebab, pembiayaan jalan tol yang merupakan bagian dari proyek strategis naisonal (PSN) ini menelan biaya cukup tinggi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan jika pembiayaan jalan tol ini menghabiskan anggaran kurang lebih senilai Rp 10 triliun.

Menurut pemerintah pusat, biaya ini cukup tinggi di tengah efisiensi anggaran sehingga perlu ditekan harganya. 

Baca juga: Innova Reborn Terguling di Tol Jombang: Melaju di Jalur Cepat, Diduga Sopir Hilang Konsentrasi

Studi Kelayakan Masih Berjalan

"Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bahwa memang biayanya itu cukup tinggi. Ini perlu dikaji ulang," kata Budiar ketika dikonfirmasi. 

Budiar mengatakan jika Kementerian Pekerjaan Umum akan turun ke Malang untuk mengkaji ulang melalui Feasibility Study. Sebelum itu dilakukan, Budiar menyampaikan jika Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang ditugaskan ke Jakarta untuk menanyakan terkait kesiapan pembangunan. 

Baca juga: Harlah 1 Abad NU di Malang: 12 Jalan Sekitar Stadion Gajayana Ditutup, Diimbau Tak Keluar Naik Mobil

"Hari ini (Kamis (29/1/2026) Kepala Dinas PU Bina Marga ke Jakarta," jelasnya. 

Belum diketahui kapan dilakukan FS dari Kementerian PU. Rencananya, Feasibility Study akan dilakukan pada awal 2026, akan tetapi sampai dengan saat ini belum diketahui agenda mereka ke Kabupaten Malang.

Harapan Dimulai 2027

Mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang ini berharap FS bisa terlaksana secepatnya pada 2026. Selain itu proses pemebebasan dan tender juga bisa berlangsung di tahun ini. 

"Sehingga kami harapkan di 2027 mendatang bisa segera dikerjakan (pembangunan tol). Karena perkembangan Kabupaten Malang ini kan sudah tidak bisa terbendung. Apalagi sekarang ada bantuan dari APBN juga terkait Jalan Nasional Godanglegi-Balekambang," tuturnya. 

Selain itu, ada banyak fasilitas umum di Malang selatan yang membutuhkan percepatan akses. Misalnya, SMA Taruna Nusantara di Kecamatan Pagak, Universitas Brawijaya yang akan dibangun di Kecamatan Kepanjen, Sekolah Rakyat di Kecamatan Bantur, Satpas Polres Malang, dan beberapa fasilitas umum lainnya. 

"Kami berharap ke Kementerian PU segera membangun dan tidak menutup kemungkinan Bapak Presiden akan datang lagi (ke Kabupaten Malang) untuk meresmikan Sekolah Rakyar atau Universitas Brawijaya dan UIN yang masih dibangun," bebernya. 

Sementara, mengenai titik exit tol, Budiar menyebutkan rencananya akan ada dua titik. Pertama mengarah ke Bululawang yang bisa menghubungkan ke Kecamatan Gondanglegi, Dampit, Turen, Bantur hingga ke Balekambang.