Tekan Dampak Kenaikan Harga Sembako di Malang, DPRD Dorong Pemkot Lobi Pusat

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang menilai, kenaikan harga sejumlah komoditas saat ini tidak bisa ditangani hanya di tingkat daerah.

Penulis: Benni Indo | Editor: Alga W
Tribun Jatim Network/Benni Indo
PERLU INTERVENSI FISKAL - Pedagang daging di Pasar Oro-oro Dowo menjajakan jualannya. DPRD Kota Malang menyarankan agar Pemkot Malang bisa melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk intervensi kebijakan fiskal dari pusat. 

Ringkasan Berita:
  • Guna menekan dampak kenaikan harga bahan pokok yang dipicu faktor global, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat.
  • Kenaikan harga sejumlah komoditas saat ini tidak bisa ditangani hanya di tingkat daerah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat guna menekan dampak kenaikan harga bahan pokok yang dipicu faktor global.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menilai, kenaikan harga sejumlah komoditas saat ini tidak bisa ditangani hanya di tingkat daerah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, khususnya harga minyak dunia.

Baca juga: Masih Pantau Kenaikan Harga Sembako, Pemkot Malang Akui Belum Ada Langkah Intervensi

"Kalau kita lihat, kenaikan sembako ini efek dari minyak dunia. Hampir semua terdampak, termasuk pupuk dan bahan pendukung lainnya," ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Ia mencontohkan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada komponen pendukung seperti plastik.

Bayu yang juga memiliki usaha katering menceritakan kenaikan harga.

"Plastik naik dua kali lipat, katering juga naik. Itu sudah terasa sejak sebulan terakhir," katanya.

Menurut Bayu, intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui operasi pasar hanya bersifat jangka pendek untuk menenangkan kondisi pasar.

Untuk solusi yang lebih efektif, diperlukan kebijakan fiskal di tingkat nasional.

"Kalau hanya mengandalkan anggaran di daerah, itu hanya untuk menenangkan pasar. Kalau ingin lebih tajam, harus ada intervensi nasional," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak bisa menanggung beban tersebut sendirian karena kebijakan yang memengaruhi harga bersifat nasional bahkan internasional.

"Pemkot tidak bisa sendiri, harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini bukan hanya masalah daerah," tegasnya.

Bayu menyebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk membahas langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga tersebut.

"Kami akan koordinasi dengan Pemkot untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga energi, yang dinilai turut membantu menahan laju kenaikan harga di dalam negeri.

"Kami apresiasi pemerintah pusat yang bisa menahan harga minyak, di saat negara lain mengalami kenaikan signifikan," katanya.

Bayu berharap kondisi geopolitik global dapat segera membaik, agar tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dapat berkurang.

"Kita berharap situasi global lebih stabil agar harga-harga bisa kembali terkendali," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved