SPMB Kota Malang Segera Dibuka, SD Negeri Kekurangan Siswa Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Malang diperkirakan mulai Mei–Juli 2026, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.
• Beberapa SD negeri mengalami kekurangan siswa, sementara sekolah swasta justru kelebihan peminat.
• DPRD menyoroti perlunya regulasi ketat terkait jadwal pendaftaran dan kuota siswa agar distribusi lebih merata.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sebentar lagi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SD/SMP di Kota Malang akan segera bergulir.

Meskipun belum ada informasi resmi dari Pemerintah Kota Malang, biasanya SPMB akan dimulai mulai antara bulan Mei-Juli.

Hal ini seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Namun, masih ada sejumlah persoalan yang kerap terjadi setiap pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Seperti kasus kekurangan siswa yang kerap terjadi di sekolah negeri khususnya jenjang SD negeri.

Seperti pada tahun 2025 lalu, ada dua SD di Kota Malang yang kekurangan siswa, yakni SDN Tulusrejo 4 dan SDN Ketawanggede.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengungkapkan bahwa fenomena kekurangan siswa di sejumlah SD negeri masih menjadi pekerjaan rumah serius. 

Baca juga: SPMB Sekolah Negeri di Batu Baru Tahap Sosialisasi & Pemantapan, Swasta Telah Berjalan

Di sisi lain, sekolah swasta justru mengalami lonjakan peminat hingga banyak yang telah menutup pendaftaran lebih awal.

"Ini perlu ada regulasi yang jelas, terutama terkait jadwal penerimaan siswa. Jangan sampai ada praktik pendaftaran terlalu dini, bahkan sampai inden satu sampai dua tahun sebelum kelulusan," kata Ginanjar saat ditemui Surya pada Senin (27/4/2026).

Menurutnya, tanpa pembatasan waktu yang tegas, kondisi tersebut akan menciptakan ketimpangan dan mempersempit peluang sekolah lain, khususnya sekolah negeri, untuk mendapatkan siswa.

Selain pengaturan jadwal, politisi Partai Gerindra itu juga mendorong adanya batas maksimal penerimaan siswa di setiap sekolah. 

Hal ini dinilai penting agar distribusi siswa lebih merata dan tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu saja.

Namun, ia menilai persoalan tidak berhenti pada teknis penerimaan siswa. 

Ginanjar menekankan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada kualitas pendidikan dan manajemen sekolah.