Sempat Ricuh, Dur Tak Puas Hasil Audiensi soal Akses Bendungan Lahor di DPRD Kabupaten Malang

Ringkasan Berita:

• Dur (Hadi Wiyono) menyatakan tidak puas dengan hasil audiensi bersama DPRD Kabupaten Malang terkait tuntutan penggratisan akses Bendungan Lahor.
• Ia menilai jawaban DPRD terlalu normatif dan berencana menggelar demo lanjutan dengan massa lebih besar, termasuk menyasar pihak pengelola dan vendor portal jika tuntutan tidak dipenuhi.
• DPRD Kabupaten Malang menyebut tidak memiliki kewenangan langsung, namun akan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Jasa Tirta I dan Bapenda

Laporan wartawan TribunJatim.com, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dur alias Hadi Wiyono tidak puas dengan hasil audiensi bersama DPRD Kabupaten Malang soal tuntutan penggratisan akses Bedungan Lahor, Rabu (20/5/2026). 

Pihaknya berencana akan menggelar demo dengan massa lebih besar jika aspirasinya tidak ditindaklanjuti. 

Sebagaimana diketahuo, Dur bersama ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat Kabupaten Malang dan Blitar menggelar demo di Gedung DPRD Kabupaten Malang. 

Kemudian sejumlah perwakilan diajak audiensi oleh perwakilan Komisi I dan II. 

Audiensi yang berlangsung kurang lebih selama dua jam itu sempat berlangsung ricuh. Mereka saling menyuarakan aspirasi untuk menolak penarikan tarif masuk di Bendungan Lahor. 

Baca juga: Tuntut Gratiskan Akses Bendungan Lahor, Dur Bawa Ratusan Orang Demo di DPRD Kabupaten Malang

Di antaranya Dur, meminta DPRD Kabupaten Malang untuk memanggil Perum Jasa Tirta I agar memberikan kejelasan soal pembatasan akses masuk yang berlaku pada 1 Agustus 2026. 

Selain itu, ia juga menuntut DPRD Kabupaten Malang agar menjelaskan ancaman struktur bendungan secara ilmiah dan terbuka, transparansi dasar hukum pembatasan dan retribusi, melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan, serta menyediakan akses jalan yang layak.

Sayangnya, dari hasil audiensi, Dur merasa tidak puas dengan jawaban perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang. 

Ia menilai apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang terlalu normatif. 

"Hasil audiensi tidak ada kepuasan, janjinya cuma nanti kami pertemukan, selalu cari aman," kata Dur.

Ia menegaskan, jika aspirasi ini tidak membawa hasil, Dur akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih besar. 

Demo ini akan menyasar ke Perum Jasa Tirta I dan pihak ketiga dari PT Exfresh selaku vendor dari portal masuk Bendungan lahor.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menambahkan jika DPRD tidak memiliki kewenangan administratif maupun yuridis untuk mengambil keputusan dari tuntutan itu.