Gibran Digugat Bayar Uang Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara, Status Wapres Terancam

TRIBUNJATIM.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata oleh seorang warga sipil bernama Subhan.

Mereka digugat secara perdata dan diminta membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta kepada negara.

Hal ini tercantum dalam petitum gugatan perdata yang diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan.

Baca juga: Bawa Kabur Uang Rp9 M yang Baru Diambil, Sopir Bank Kini Jadi Buronan Polisi

"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta dan disetorkan ke kas negara," tulis petitum.

Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perkara ini sudah terunggah dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Perkara ini disebutkan didaftarkan pada Jumat (29/8/2025) lalu.

Sementara, sidang perdana untuk gugatan ini akan dilaksanakan pada Senin (8/9/2025).

Gugatan tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Jubir II PN Jakpus, Sunoto, Rabu (3/9/2025), seperti dilansir dari Kompas.com.

Sunoto mengkonfirmasi, uang pengganti kerugian materiel dan imateriel ini merupakan salah satu bunyi petitum yang diajukan oleh penggugat.

Sebabnya, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Lantaran ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

"Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029," tulis petitum ini.

Dalam petitumnya, Subhan juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan negara untuk melaksanakan putusan ini.

Walaupun nantinya ada proses banding atau kasasi yang diajukan oleh para tergugat.

"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ini," ujar petitum lagi.

Baca juga: Wajah Driver Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Dicurgai Mirip Kader PSI, Gojek hingga Maxim Buka Suara

Sebelumnya, keberadaan Gibran saat terjadi demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus 2025 menjadi sorotan.

Tampak dari media sosial, Gibran mengurangi aktivitasnya di media sosial saat sejumlah demo pecah di berbagai wilayah di Indonesia.

Unggahan terakhir Gibran di akun Instagram resminya tercatat pada Rabu (27/8/2025).

Saat itu dirinya mempromosikan film animasi lokal 'Panji Tengkorak'.

Setelah itu, tidak ada aktivitas daring yang terlihat dari putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.

Gibran diketahui menjalankan sejumlah agenda secara langsung.

Dikutip dari Sripoku.com, pada Kamis (28/8/2025), ia menghadiri Musyawarah Pelayanan ke-7 Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Selanjutnya, pada Jumat malam (29/8/2025), Gibran mengunjungi Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta.

Ia menjenguk korban luka akibat bentrokan dalam demonstrasi.

Dalam kunjungannya, Gibran mengenakan kemeja dan celana hitam.

Ia berdialog langsung dengan para korban, termasuk Umar Amirudin, yang mengalami luka akibat dugaan kekerasan aparat saat aksi berlangsung.

Wapres turut menanyakan kronologi kejadian kepada para korban dan menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang terjadi.

Baca juga: Keponakan Artis Ikut Jadi Korban Salah Sasaran Polisi saat Demo, Dihajar Padahal Beli Tahu Bulat

Di sisi lain, Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) terhadap puluhan polisi yang terluka imbas aksi demonstrasi di Jakarta yang terjadi beberapa hari belakangan.

Keputusan yang diambil Prabowo, di tengah aksi protes dari rakyat sekarang dianggap tak tepat.

Pemberian KPLB ini juga bisa menjadi blunder bagi Polri.

Ini seperti yang disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

"Di tengah dinamika krisis seperti saat ini, penghargaan itu belum waktunya diberikan karena justru bisa dipersepsi negara tidak sensitif pada aspirasi rakyat."

"Bahkan alih-alih meningkatkan moral anggota kepolisian, justru bisa menjadi blunder bagi Polri sendiri," katanya, Senin (1/9/2025), melansir Tribunnews.

Bambang menduga ada maksud lain dari Prabowo terkait perintah pemberian penghargaan tersebut.

Namun, ketika ditanya maksud lain tersebut, Bambang enggan berandai-andai.

Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak Istana.

"Saya tidak tahu (maksud Prabowo). Mungkin bisa ditanyakan ke KSP (Kantor Sekretariat Presiden), apa maksud penghargaan di tengah aksi protes rakyat?" ujarnya.

Bambang menegaskan, perintah Prabowo ini berpotensi semakin membuat citra Polri terpuruk.

Dia juga menganggap Polri dalam posisi dilematis karena tidak bisa menolak penghargaan Prabowo.

Tetapi di sisi lain, justru dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat ketika menerimanya.

"Ini buah simalakama bagi kepolisian, di satu sisi tak elok untuk menolaknya, tetapi juga tak sensitif kondisi sosial. Apalagi setelah ada insiden yang membuat citra Polri terpuruk," ujarnya.

Bambang pun meminta penghargaan semacam ini selayaknya diberikan ketika krisis di tengah masyarakat sudah teratasi, alih-alih di saat masih adanya aksi demonstrasi di berbagai wilayah.

"Kalau memberi penghargaan waktunya bukan sekarang, tetapi bisa setelah krisis sosial teratasi," tegasnya.