Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Hidupnya Masih Kurang

TRIBUNJATIM.COM - Baru dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memberi tanggapan soal gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Pemicu gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan dalam merespons kritik publik.

Tuntutan tersebut diberi tenggat hingga 5 September 2025 dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati."

Sejumlah poin penting di dalamnya terkait sektor ekonomi, yakni:

• Pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
• Melindungi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.
• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

Menurut Purbaya, gerakan itu bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

Untuk itu dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Baca juga: Dilantik Jadi Menkeu, Purbaya Sempat Mengira Ditipu saat Dihubungi Istana Gantikan Sri Mulyani

Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya.

Dilansir dari Tribunnews, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet atau merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya.

Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Baca juga: Pengaruh Sosok Sri Mulyani untuk Rupiah, Kini Menteri Keuangan Diganti Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Dilansir laman resmi LPS, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya lalu memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Sejumlah jabatan penting pernah diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020.

Ia juga pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016-Mei 2018.

Selain itu, Purbaya sempat ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015-Juli 2016.

Pada April 2015-September 2015, Purbaya menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Jabatan selanjutnya yakni, Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010-2014.

Kemudian, dirinya juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010-2014.

Setelah itu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2016.

Ia lalu ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri pada 2016.

Pada 2015, Purbaya dipilih sebagai Anggota Indonesia Economic Forum.

Baca juga: Sosok Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani, Pernah Jabat Dewan Komisioner LPS

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa mempunyai karier sebagai berikut:

• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994);
• Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005);
• Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008);
• Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013);
• Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com