Didesak DPR soal Warisan Utang Era Sri Mulyani, Menkeu Purbaya: Kenapa Tidak Ditanyakan dari Dulu?

TRIBUNJATIM.COM - Jawaban menohok diberikan oleh Purbaya ketika dicecar DPR RI soal pertanyaan seputar utang negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons menohok usai dirinya diskak DPR soal utang warisan dari masa Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Utang tersebut disebutkan kini telah mencapai Rp 1.300 Triliun.

DPR mempertanyakan kemampuan dan strategi Indonesia untuk melunasi utang tersebut yang dikatakan jatuh tempo.

Hal ini diungkit dalam rapat DRP Komisi XI yang digelar pada Rabu (10/9/2025).

Soal utang ini merupakan pertanyaan salah seorang anggota DPR, yaitu dari Fraksi PDIP, Harris Turino.

Dia menanyakan soal utang dan juga soal target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen yang sempat disebut Purbaya.

Sementara para anggota DPR lainnya juga ikut mencecar Purbaya dengan berbagai pertanyaan.

Seperti pertanyaan terkait fiskal, defisit, kesalahan di masa lalu, strategi dan banyak yang lainnya.

Saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh pimpinan rapat, Purbaya memberikan jawaban menohok.

Baca juga: Ketut Anik Pasrah Terhanyut saat Bali Banjir, Selamat Berkat Tersangkut Akar Pohon: Keluarga di Atap

Dia justru mempertanyakan kenapa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan dari dulu.

"Yang jadi pertanyaan saya di sini Komis XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu?," kata Purbaya, seperti dikutip TribunJatim.com via TribunnewsBogor.com, Kamis (11/9/2025).

"Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba woah semuanya pertanyaannya banyak sekali, yang harusnya sudah putus pada waktu itu," imbuhnya.

Dalam jawabannya untuk semua pertanyaan yang mengarah kepadanya, Purbaya menjelaskan soal pengalaman membantu mengatasi masalah ekonomi.

Baca juga: Bukan Konten Darurat Militer yang Diduga Tindak Pidana Ferry Irwandi, Kapuspen TNI: Berita Bohong

Seperti di zaman Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

Dia juga membongkar kesalahan-kesalahan kebijakan ekonomi di masa lalu sejak krisis 1998.

Bahkan dia membongkar pemicu masalah ekonomi yang Agustus 2025 kemarin berbuntut marahnya warga hingga demo turun ke jalan.

"Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya enggak berani karena saya di LPS. Wewenang saya enggak sampai sana," kata Purbaya.

"Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank padahal uang kita banyak, BI menyerahkan sampai Rp 800 Triliun, pemerintah pada saat itu sampai Rp 500 Triliun lebih di bank sentral, sistem kekeringan," ujar Purbaya.

"Yang bapak-bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan monetor sendiri yang sebetulnya kita kuasain," ungkap Purbaya.

Ke depan, kata dia, dia akan melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan ini.

"Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain, struktural lain kita bisa rubah, tapi quick pin-nya di situ," ungkapnya.

Purbaya juga optimis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 6-7 persen ke depan.

"Kenapa saya tadi bisa (mengatakan) 6 persen, 'si Purbaya sok tahu bisa 6 persen', orang bilang di luar bilang, 'sok tahu lu, sok pinter', saya dibilang sombong, tapi ini berdasarkan pengalaman selama ini," katanya.

"Kalau saya lihat zamannya SBY 6 persen privat, zaman Jokowi pemerintah 5 persen. Kalau kita gabungkan gimana ?, pasti gak ke situ ?. Itu langkah simpel saja mungkin tidak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin gak secepat 6.5, 6.7, tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan privat sektor bekerja," ungkap Purbaya.

Baca juga: Guru SMAN Injak Tubuh Murid yang Tidur di Lantai Kelas hingga Keseleo, Wali Murid Tuntut Dipecat

Nama Purbaya memang tak asing bagi Prabowo karena telah dikenal lama berada di lingkaran sang Presiden.

Purbaya juga memiliki rekam jejak panjang di dunia ekonomi.

Baca juga: Imbas Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA, Yudo Sadewa Anak Menkeu Minta Maaf, Singgung Ternak Mulyono

Pengamat politik, Hendri Satrio menilai, penunjukan Purbaya oleh Prabowo tak terlepas dari faktor tersebut.

"Purbaya sih kelihatannya akan menjadi Menteri Keuangan," kata Hendri pada Senin (8/9/2025), seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV.

"Ia sangat dikenal sebagai orang dekatnya Prabowo, sejak lama membantu Prabowo," imbuhnya.

Hendri menambahkan, nama Purbaya memang tidak sepopuler deretan mantan Menteri Keuangan lainnya seperti Bambang Brodjonegoro, Chatib Basri, atau Sri Mulyani. 

Kendati demikian, Purbaya tetap memiliki reputasi yang mentereng di dunia keuangan. 

"Purbaya bukan nama baru sih di dunia keuangan, namanya cukup mentereng juga cukup beredar," tutur pria yang akrab disapa Bung Hensa tersebut, dilansir dari Tribun Jakarta.

"Hanya memang, namanya tak sekinclong nama-nama yang pernah ada di Kementerian Keuangan seperti Bambang Brojo, Chatib Basri, bahkan Sri Mulyani ya. Tapi dia cukup penting," jelasnya lagi.

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan dua pesan khusus kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia meminta agar Purbaya tidak mengulangi gaya kepemimpinan ala Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Said Didu membeberkan dua kesalahan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2010 dan 2016-2025.  

Pertama, ia meminta agar Purbaya tidak melanjutkan kebiasaan Sri Mulyani yang diduga kerap melakukan praktik negoisasi anggaran di 'bawah meja' dengan DPR.

Sebab, kebiasaan ini menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menaruh syak wasangka bahwa negoisasi di bawah meja ini termasuk pembahasan kenaikan tunjangan maupun perjalanan dinas bagi anggota legislatif.

"Sri Mulyani sering melakukan itu (negoisasi di bawah meja). Pembahasan anggaran saya paham itu. Hentikan semua itu."

"Kenapa ada kenaikan tunjangan jabatan, kenapa ada kenaikan biaya kunjungan kerja (kunker), macem-macem."

"Itu adalah permainan di bawah meja," ujar Said Didu seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point yang tayang pada Selasa (9/9/2025).

Kedua, kata Said, Purbaya diminta untuk tidak mengacuhkan peran Bappenas sebagai lembaga pemikir pembangunan.

Ia menilai, Sri Mulyani selama ini terlalu mendominasi dalam setiap membuat kebijakan keuangan negara dan tidak memberi ruang bagi Bappenas untuk berkontribusi.

"Yang kedua, Pak Purbaya harus mendengarkan juga Bappenas. Jangan mematikan Bappenas sebagai pemikir."

"Sri Mulyani betul-betul merasa paling berkuasa di negeri ini tentang keuangan negara."

"Tidak ada orang yang dianggap sama sekali termasuk siapapun," lanjutnya.

Baca juga: Serahkan Pencuri Motor ke Kantor Polisi, Warga Malah Disuruh Oknum Lepas Pelaku: Percuma Lho

Said Didu lantas menaruh harapan besar kepada Purbaya yang dinilainya cukup bagus berkiprah di bidang ekonomi.

Purbaya dinilai memiliki rekam jejak profesional dalam tata kelola keuangan negara.

Selain itu, Said Didu meminta agar Purbaya tidak jumawa ketika mulai menjabat sebagai Menkeu.

"Pak Purbaya saya agak waswas, jangan jumawa, jangan sombong. Ajak yang lain berdiskusi karena pasti pada saat kita sudah di atas, itu pasti akan banyak penjilat-penjilat yang mendekat ke Pak Purbaya," pungkasnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com