Alasan Peneliti Senior BRIN Anggap Prabowo Tak Punya Kemewahan Pilih Menteri: Jangan Politik Terus

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak memiliki kemewahan menentukan seluruh menteri pada saat membentuk kabinetnya.

Hal ini disampaikan Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, saat menjadi narasumber di podcast 'Abraham Samad Speak Up' tayang Minggu (15/9/2025).

Seperti diketahui, Prabowo melakukan reshuffle terhadap lima menterinya pada Senin (8/9/2025).

Empat dari lima menteri tersebut merupakan menteri yang juga menjabat pada era Presiden Jokowi.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Sementara, satu menteri lain yang dicopot adalah Menteri Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding.

Pada saat bersamaan, Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri:

• Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;
• ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;
• ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
• ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sebagai informasi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak baru dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diubah melalui Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan disahkan oleh DPR pada 23 Agustus 2025.

Sedangkan, untuk kursi Menko Polkam dan Menpora belum dijabat menteri definitif.

Baca juga: Guru dan Relawan Posyandu Bakal dapat MBG, Usulan sudah Disetujui Presiden Prabowo

Dalam 'Abraham Samad Speak Up', mulanya Zuhro menjelaskan bahwa secara umum, akselerasi pembangunan yang sedang diupayakan Prabowo terhalang kualitas birokrasi.

Reformasi kelembagaan yang diharapkan tidak bisa terjadi ketika pemimpinnya tak mampu "berlari cepat".

Menurut Zuhro, saat ini, pemimpin lembaga, termasuk para menteri dan wakil menteri pembantu Prabowo, lebih kental politisnya dibandingkan profesionalisme dalam birokarasi saat mengemban jabatan.

"Maka mungkin Pak Prabowo sadar bahwa tidak mungkin Pak Prabowo menggenjot pembangunan yang akseleratif, yang cepat gitu ya, dengan -pembangunan ekonomi yang lalu bisa meningkat tajam signifikan, dan di situ bisa bisa memutus mata rantai pengangguran dan sebagainya kalau birokrasi gak dibenahi." dikutip dari TribunJakarta.

"Lah pucuk pimpinan birokrasi ini kan biasanya diduduki oleh politisi-politisi karena memang jabatannya political appointing kan gitu."

"Padahal kalau siapapun itu yang masuk birokrasi administrasi begins, politic ends. Seharusnya seperti itu. Jangan politik terus lah," papar Zuhro.

Baca juga: Pengakuan Pihak Prabowo Video Soal Pencapaian Kerja yang Ditayangkan di Bioskop, Membahas MBG Sukses