Kartu Liputan Jurnalis CNN Dicabut setelah Tanya Soal MBG ke Presiden Prabowo, Dewan Pers Merespon

IJTI juga menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mereka memandang pencabutan kartu liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.

IJTI juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum bagi pihak yang menghalangi kerja jurnalistik, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No.40 Tahun 1999.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,” bunyi pasal tersebut.

IJTI juga mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Kecaman juga diungkapkan AJI serta LBH Pers, atas pencabutan kartu liputan tersebut.

“Sesuai kode etik jurnalistik, jurnalis wajib mendapatkan keseimbangan isi berita dan para pihak, termasuk memperoleh keseimbangan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait MBG yang menjadi program andalannya,” bunyi pernyataan AJI dan LBH Pers.

Mereka juga mengatakan kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetap juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi.

“Negara tak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” tutur mereka.

Sebelumnya, Jurnalis CNN Indonesia tersebut sempat bertanya kepada Prabowo, saat Presiden tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dari lawatannya ke sejumlah negara, Sabtu (27/2025).

Ketika itu, sang jurnalis bertanya kepada Prabowo terkait MBG.

Namun, pertanyaan itu malah berujung pencabutan kartu liputan sang jurnalis oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Biro Pers Istana menilai pertanyaan itu di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut kartu liputan Diana.

Artikel ini telah tayang di Kompas TV