Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Aspek Pemicu MBG Bikin Banyak Siswa Keracunan Kini Terjawab, Ternyata Tak Ada Standar Khusus

Inilah ternyata aspek pemicu MBG yang ternyata tidak memiliki standar baik sedikitipun.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
LEMAH PENGAWASAN - Petugas menyiapkan paket makanan bergizi yang akan didistribuskan ke salah satu sekolah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baleendah Rancamanyar, Jalan Bojongsayang, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dapur SPPG yang melibatkan 47 orang relawan ini beroperasi sejak 25 Agustus 2025 dengan mendistribusikan MBG kelima sekolah, yakni SDN Rancamanyar 2,3 dan 6, SDIT Az-Zahra Rancamanyar, dan SMPN 3 Baleendah. Serta Posyandu B3 yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM menyebut kasus keracunan MBG bisa terjadi karena penyebabnya mayoritas SPPG baru beroperasi selama sebulan. 

Pada tahap persiapan bahan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi di lapangan.

Di Bogor, Jawa Barat, misalnya SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen meskipun kontrak mencantumkan beras premium.

Di sisi distribusi, masalah tak kalah serius muncul.

Standard holding time empat jam yang seharusnya menjamin keamanan pangan sering dilanggar. 

Bahkan di Bangka Belitung, distribusi makanan sempat terhenti selama dua minggu tanpa pemberitahuan memadai, membuat sekolah kebingungan.

Ironisnya, guru kembali dipaksa menjadi ujung tombak distribusi meski tidak mendapatkan tambahan dukungan.

Baca juga: Penjualan LKS Rp140 Ribu Dilaporkan Ortu Murid SDN 017, Disdik: di Toko Harganya Terlalu Mahal

“Guru kembali menjadi tumpuan distribusi, meskipun mereka tidak mendapatkan dukungan tambahan yang semestinya. Situasi ini mencerminkan perlunya penataan tata kelola distribusi agar lebih setara, transparan, dan berpihak pada penerima manfaat,” ucap Yeka.

Ombudsman juga menyoroti lemahnya pengawasan digital.

Dashboard Badan Gizi Nasional (BGN) belum bisa menampilkan data mutu, bahan, jadwal distribusi, hingga insiden keracunan secara real time.

Sementara skema ad cost yang belum memiliki petunjuk teknis (juknis) rinci membuka celah ketidakpastian dalam penggunaan anggaran.

Seharusnya, pengelolaan makan gratis untuk siswa di Indonesia mencontoh beberapa negara maju seperti berikut ini.

Langkah yang mereka lakukan pun konsisten dan disiplin sehingga membuat tak ada kesempatan sedikitpun untuk bakteri hinggap di makanannya.

1. Jepang: Kyūshoku (School Lunch Program)

Sistem: Di Jepang, makan siang di sekolah dasar dan menengah disediakan langsung oleh sekolah. Menu disusun oleh ahli gizi (nutritionist) yang bertugas memastikan makanan bergizi seimbang.

Proses: Makanan dimasak di dapur sekolah atau dapur pusat khusus. Siswa bergiliran bertugas membagikan makanan kepada teman-temannya, sebagai bagian dari pendidikan disiplin dan kebersamaan. Tidak ada kantin ala restoran cepat saji, melainkan semua siswa makan menu yang sama.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved