KontraS Soroti Fungsi TNI Terlibat dalam Program MBG, Minta Tidak Melupakan Tugas yang Sebenarnya

TRIBUNJATIM.COM - Belakangan keterlibatan TNI di program pemerintah seperti MBG menuai perbincangan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya memiliki fungsi alat pertahanan negara.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah mendapat sorotan. 

Pasalnya keterlibatan itu tidak ada kaitannya dengan tugas TNI sebagai tentara. 

Sorotan itu dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). 

KontraS adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia, khususnya dalam isu penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan negara. 

Didirikan pada 20 Maret 1998, KontraS lahir dari semangat reformasi dan perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Untuk diketahui, KontraS merilis sebuah catatan untuk menyambut HUT ke-80 TNI.

Catatan ini berisi laporan bentuk kontribusi dan komitmen KontraS mendorong agenda reformasi sektor keamanan. 

Terkhusus dalam rangka untuk meningkatkan kinerja maupun mewujudkan profesioanlisme militer di Indonesia.

Baca juga: Maling Tertangkap Basah Curi Uang Rp36 Juta Milik Tukang Becak di Kediri, Rumah Dibobol

Peneliti KontraS, Hans Giovany, menjelaskan hanya ada dua tugas pokok TNI yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang berdasarkan Undang-Undang TNI. 

Namun, dalam praktiknya, TNI justru terlibat dalam banyak hal seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

PSN adalah program pembangunan berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MBG adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

"Tentu tugas untuk mengurusi pangan atau proyek pembangunan bukan merupakan tugas pokok yang digolongkan sebagai operasi militer selain perang berdasarkan undang-undang," kata Hans dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).