Pedagang Keberatan Donasi Rp 1000 Per Hari karena Sudah Bayar Pajak, Tuntut Dedi Mulyadi Transparan

TRIBUNJATIM.COM - Program Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat masyarakat keberatan.

Dedi Mulyadi mengaku meluncurkan program Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

Melalui gerakan ini, ASN, pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1 000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).

Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.

Akan tetapi, program tersebut menuai beragam tanggapan dari orangtua murid di Kabupaten Indramayu.

Sebagian orangtua tidak setuju karena menilai program itu memberatkan, sementara sebagian lainnya meminta adanya kejelasan mekanisme hingga pertanggungjawaban dari program tersebut.

Selamet Hidayat (45), warga Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, menilai program tersebut, walau sepele hanya Rp 1.000, lambat laun akan memberatkan.

"Tidak setuju, soalnya Rp 1.000 per hari kalau dikalikan berhari-hari ya lumayan juga. apalagi saya punya tiga anak yang masih sekolah," ujar Selamet saat ditemui di areal Pendopo Indramayu, Selasa (7/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dapat Peringatan Keras dari Presiden Prabowo: Kalau Brengsek Saya Usut Kau

Selamet mengaku penghasilannya sehari-hari dengan berjualan makanan juga tidak menentu.

Jikapun ada uang lebih, lebih baik uangnya ditabung untuk kebutuhan sekolah ketiga anaknya.

"Tiga anak saja masih sekolah semua, paling besar masih SMK, paling kecil masih SD," ucap dia.

Sementara itu, Niken (33), warga Desa Pabean Udik, Indramayu, menilai program tersebut baik tetapi harus diiringi dengan transparansi dalam pengelolaannya.

"Kelihatannya kecil Rp 1.000 per hari, tetapi kalau satu sekolah misalnya ada seribu siswa, sudah berapa itu? Seyakin itukah bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan benar?" kata ibu dua anak tersebut.

Niken menilai, meskipun bersifat imbauan, jika diterapkan di lingkungan sekolah, akan menimbulkan rasa tidak enak bagi orangtua yang tidak ikut menyumbang.