Temuan Prabowo Bawa Untung Negara Rp 128 Triliun: Ini Bukti Pemerintah Serius

Poin penting:

• Prabowo temukan mineral tanah jarang monasit yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
• Penemuan itu diceritakan oleh Presiden Prabowo saat berkunjung ke Bangka Belitung dan mengamankan enam smelter yang disita.
• Diperkirakan negara akan mendapatkan keuntungan hingga Rp 300 triliun dari penemuan tersebut.

TRIBUNJATIM.COM - 'Harta Karun' belakangan ditemukan oleh Presiden Prabowo.

Harta karun itu bahkan berhasil membuat negara meraup untung ratusan miliar rupiah. 

Temuan Prabowo itu muncul bersamaan dengan langkah pemerintah untuk menutup dan menangkap biang kerok di balik perusahaan tambang ilegal.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap temuan mineral tanah jarang monasit.

Mineral ini ternyata bernilai ratusan triliun rupiah.

Mineral tanah jarang monasit di lokasi pertambangan ilegal yang disita negara itu berada di Bangka Belitung.

Penemuan itu diceritakan oleh Presiden Prabowo saat berkunjung ke Bangka Belitung dan mengamankan enam smelter yang disita.

Tim media Presiden di Jakarta, Senin, menginformasikan bahwa potensi itu selama ini digarap secara ilegal memanfaatkan enam smelter yang kini telah disita dan diserahkan ke PT Timah Tbk.

"Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dollar, bahkan sampai 200.000 dollar AS," ujarnya di Bangka Belitung, seperti dilansir TribunJatim.com dari Kompas.com, Selasa (7/10/2025).

Dengan asumsi kurs Rp 16.603 per dollar AS, maka harga monasit setara 3.320.750.000 per ton.

Baca juga: Perkara Pinjam Seratus Mahrani Dendam Dipermalukan, Berujung Maut di Tengah Jalan

Presiden Prabowo memperkirakan kandungan monasit di kawasan pertambangan ilegal itu mencapai 40.000 ton.

Dengan perhitungan tersebut, kata Presiden, potensi nilai ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 8 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 128 triliun.

Presiden menuturkan, dari enam perusahaan ilegal yang disita itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 triliun termasuk monasit. Oleh karenanya, praktik semacam ini harus segera dihentikan.

“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai potensi Rp 300 triliun,” katanya.

Baca juga: ASN Anak Wali Kota yang Kepergok Maling Sepatu di Masjid, Sosok Ayahnya jadi Tersangka Korupsi