Daftar 4 Klaster Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle usai Prabowo Gelar Retret

"Urgensi reshuffle tetap ada karena sudah setahun lebih pemerintahan. Jika ada menteri tak perform kerjanya seharusnya diganti," tandas Adi.

Baca juga: Harta Kekayaan dan Isi Garasi Thomas Djiwandono, Wamenkeu Keponakan Prabowo Calon Deputi Gubernur BI

Reaksi PAN dan Golkar

Menanggapi isu reshuffle yang mencuat, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilainya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri di kabinet.

"Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet," kata Saleh, Sabtu (24/1/2026).

Tetapi, Saleh menyebut reshuffle bisa saja menyasar menteri-menteiri yang dianggap punya kinerja baik.

Ia mengatakan apabila sudah seperti itu, semua pihak harus mengikuti  keputusan presiden.

"Dalam reshuffle, mungkin ada saja orang yang tidak puas. Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu," katanya.

"Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil. Tetapi, kalau sudah diputuskan presiden, semua harus mengikuti," lanjut Saleh.

Ia juga menyampaikan harapan PAN apabila reshuffle benar terjadi dalam waktu dekat.

Ketua Komisi VII DPR RI itu mengharapkan siapa pun yang diganti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Kalau benar ada reshuffle, PAN hanya berharap penggantinya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Prabowo dalam periode ini."

"Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi, ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan asta cita Prabowo-Gibran."

"Selain itu, ada juga musibah di Sumatra yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius," tutur Saleh.

Senada dengan PAN, Golkar lewat Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, juga menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Ia berpendapat presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.