Viral Terpopuler: Donald Trump Diperingatkan Bos Minyak Hingga Bupati Cilacap Minta THR

Ringkasan Berita:

1. Harga minyak dunia melonjak karena konflik Amerika Serikat–Iran mengancam pasokan energi global.
2. Bursah Zarnubi menonaktifkan 14 kepala desa setelah hasil tes urine positif narkoba.
3. Syamsul Auliya Rachman jadi tersangka KPK karena diduga memeras pejabat untuk dana THR.

TRIBUNJATIM.COM - Berita terpopuler di TribunJatim.com yang terangkum dalam berita viral terpopuler pada Senin (16/3/2026).

Berita dimulai dari perusahaan minyak Amerika Serikat ingatkan pemerintahan Donald Trump.

Selanjutnya ada polisi yang dicopot akibat peras penjual obat perangsang.

Terakhir Bupati Cilacap yang peras pejabat untuk dana THR.

Berikut selengkapnya:

Donald Trump diperingatkan perusahaan minyak

CEO Perusahaan Minyak besar di Amerika Serikat memberikan pesan sekaligus pengingat kepada Presiden AS, Donald Trump.

Para kepala eksekutif atau CEO perusahaan minyak besar Amerika Serikat (AS) memperingatkan pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa krisis energi yang dipicu oleh perang Iran berpotensi semakin memburuk.

Laporan The Wall Street Journal, Minggu (15/3/2026) seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Senin (16/3/2026), menyebutkan bahwa kekhawatiran itu disampaikan dalam pertemuan para pemimpin industri energi dengan pejabat pemerintah AS.

Menurut laporan tersebut, para CEO dari Exxon Mobil, Chevron, dan ConocoPhillips menggelar serangkaian pertemuan di Gedung Putih pada Rabu pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, mereka juga berdiskusi dengan Menteri Energi Chris Wright dan Menteri Dalam Negeri Doug Burgum.

Para eksekutif perusahaan minyak tersebut memperingatkan bahwa gangguan terhadap aliran energi melalui jalur pelayaran strategis Selat Hormuz akan terus memicu volatilitas di pasar energi global.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Setiap gangguan pada jalur ini dapat berdampak besar terhadap pasokan dan harga energi global.

Meski demikian, Reuters melaporkan bahwa pihaknya belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.
Harga minyak dunia kembali naik

Kekhawatiran terhadap pasokan energi global juga tercermin pada pergerakan harga minyak.

Baca juga: Arus Mudik Lebaran, Petugas Gabungan Gelar Rampcheck dan Tes Urine di Terminal Patria Blitar

Harga minyak dunia melonjak pada pembukaan perdagangan Senin (16/3/2026) seiring perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran memasuki pekan ketiga.

Konflik tersebut meningkatkan risiko terhadap infrastruktur energi sekaligus membuat jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terganggu, sehingga memicu potensi gangguan pasokan global.

Harga minyak mentah acuan global Brent crude oil melonjak 2,76 dollar AS atau sekitar 2,68 persen menjadi 105,90 dollar AS per barel pada pukul 22.04 GMT.

Sebelumnya pada Jumat, harga Brent juga telah naik 2,68 dollar AS.

Sementara itu, minyak mentah Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate naik 2,29 dollar AS atau sekitar 2,32 persen menjadi 101 dollar AS per barel setelah sebelumnya menguat hampir 3 dollar AS pada sesi perdagangan sebelumnya.

Kenaikan harga minyak tersebut mencerminkan kekhawatiran pasar bahwa konflik di Timur Tengah dapat memicu krisis energi global jika gangguan pasokan terus berlanjut.

Apa yang akan terjadi jika krisis energi benar-benar berlangsung?

Krisis energi biasanya terjadi ketika pasokan energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, atau listrik tidak mampu memenuhi permintaan global. 

Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, misalnya konflik geopolitik yang mengganggu pasokan energi, penurunan produksi sumber daya fosil, kegagalan transisi menuju energi terbarukan, atau lonjakan konsumsi energi secara tiba-tiba.

Secara global, krisis energi akan menyebabkan kenaikan harga energi secara drastis, inflasi di banyak negara, penurunan aktivitas industri, serta meningkatnya biaya transportasi dan produksi barang.

Dalam kondisi yang ekstrem, beberapa negara bisa mengalami pemadaman listrik bergilir, gangguan rantai pasokan global, dan bahkan ketidakstabilan sosial karena biaya hidup meningkat tajam.

Dalam konteks ekonomi global, krisis energi biasanya memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Baca juga: Transisi Energi Realistis: Paiton Energy Tekankan Pentingnya Gas demi Keandalan Listrik Nasional

Banyak sektor industri—seperti manufaktur, pertanian modern, transportasi, dan logistik—sangat bergantung pada energi yang stabil dan murah.

Ketika harga energi melonjak, biaya produksi ikut meningkat sehingga harga barang dan jasa juga naik.

Hal ini dapat memicu inflasi global dan menurunkan daya beli masyarakat.

Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi biasanya akan mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar karena harus mengeluarkan lebih banyak devisa untuk membeli energi.

Selain itu, pasar keuangan global juga bisa menjadi tidak stabil karena investor khawatir terhadap penurunan produksi dan keuntungan perusahaan.

Apa dampak ke Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak krisis energi akan bersifat kompleks karena Indonesia berada di posisi yang unik: di satu sisi Indonesia masih memiliki sumber daya energi seperti batu bara, gas, dan sebagian minyak, tetapi di sisi lain Indonesia juga masih mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Jika krisis energi global menyebabkan harga minyak melonjak, biaya impor energi Indonesia akan meningkat signifikan.

Hal ini dapat menekan anggaran negara, terutama karena pemerintah sering memberikan subsidi energi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Jika subsidi dipertahankan, beban fiskal pemerintah bisa meningkat drastis; jika subsidi dikurangi, harga bahan bakar di dalam negeri akan naik dan memicu inflasi.

Dampak sosial

Dari sisi sosial, kenaikan harga energi di Indonesia dapat berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat.

Harga bahan bakar yang lebih mahal biasanya menyebabkan biaya transportasi meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampak paling besar karena proporsi pengeluaran mereka untuk energi dan transportasi relatif tinggi.

Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi ini juga dapat memicu ketidakpuasan sosial, protes masyarakat, atau tuntutan terhadap kebijakan pemerintah terkait harga energi.

Baca juga: Konflik AS–Iran Ancam Ekonomi Jatim, Kadin: Harga Kedelai dan Energi Bisa Melonjak

Sektor industri di Indonesia juga akan menghadapi tantangan besar dalam situasi krisis energi global.

Industri yang sangat bergantung pada energi, seperti industri semen, baja, petrokimia, dan manufaktur akan mengalami kenaikan biaya produksi.

Jika biaya energi meningkat terlalu tinggi, beberapa perusahaan mungkin mengurangi produksi, menaikkan harga produk, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk menekan biaya.

Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan tingkat pengangguran.

Namun di sisi lain, sektor yang berkaitan dengan energi domestik seperti pertambangan batu bara atau gas bisa mengalami peningkatan pendapatan karena harga energi dunia yang tinggi.

Polisi dicopot usai peras tersangka penjualan obat perangsang

Sosok polisi di Polda HTT dicopot dari jabatannya karena peras tersangka kasus penjualan obat perangsang.

Sosok yang dimaksud adalah Direktur Reserse Narkoba Polda NTT (Nusa Tenggara Timur), Kombes Pol Ardiyanto Tedjo Baskoro.

Ia resmi dinonaktifkan dari jabatannya setelah diduga terlibat kasus pemerasan terhadap dua tersangka kasus penjualan obat perangsang jenis poppers berinisial SF dan JH.

Selain Ardiyanto, enam anggota lainnya yakni Ipda BB, Aipda OT, Brigpol AI, Briptu LBM, dan Bripda JG, saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Baca juga: Kapolsek Dicopot dari Jabatan karena Diduga Ogah Tangkap Pemain Judi, Sebut Pelapor Balas Dendam

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Hendry Novika Chandra, menjelaskan bahwa dugaan pemerasan ini terjadi pada periode Maret hingga Juli 2025, saat Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan pengembangan perkara tindak pidana kesehatan.

"Diduga, anggota tersebut bersama enam personel penyidik pembantu melakukan pemerasan terhadap dua tersangka berinisial SF dan JH dengan nilai transaksi mencapai Rp 375 juta," ujar Hendry, Sabtu (14/3/2026).

Praktik ilegal tersebut diduga dilakukan melalui modus negosiasi aset serta pemanfaatan masa penahanan tersangka

Aksi ini dilaporkan terjadi di wilayah Jawa Timur maupun di lingkungan Mapolda NTT.

Akibat perbuatan tersebut, proses hukum kasus peredaran poppers menjadi terhambat, bahkan salah satu tersangka saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kabidpropam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, menegaskan bahwa pemeriksaan awal telah dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk aliran dana yang berkaitan dengan perkara ini.

Sebagai langkah transparansi, Polda NTT berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menjamin objektivitas penanganan perkara.

Ardiyanto kini telah dinonaktifkan untuk mempermudah proses pemeriksaan di Divpropam Polri.

Jika terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri sesuai Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, Ardiyanto dan enam anggota lainnya terancam sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Polda NTT berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Penegakan disiplin dan kode etik dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Hendry.

Ke depan, Polda NTT dijadwalkan melaksanakan gelar perkara khusus bersama Divpropam Polri untuk menentukan status hukum para oknum yang terlibat.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tenang dan memercayakan proses hukum yang sedang berjalan.

TRIBUNJATIM.COM - Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan untuk uang THR atau Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 pada Sabtu (14/3/2026). 

Selain Syamsul, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus ini.

Keduanya sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026).

“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan SAD selaku Sekda Kabupaten Cilacap,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Pakai Baju Penyapu Jalan, Siti Raup Rp 1,5 Juta dari Pungli THR ke Banyak Toko Sambil Bawa Proposal

KPK mengatakan, OTT ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Syamsul Auliya Rachman diduga mengancam akan merotasi pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap jika tidak menyerahkan uang tunjangan hari raya (THR) sesuai permintaannya.

KPK mengatakan, sejumlah pejabat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengaku khawatir akan dimutasi bila tidak memenuhi permintaan bupati.

“Beberapa saksi, yang dari 13 kan ada kepala-kepala itu, menyampaikan memang ada kekhawatiran kalau tidak dipenuhi permintaan dari saudara Syamsul ini maka akan digeser dan lain-lain,” ujar Asep, melansir dari Kompas.com.

Bupati Cilacap minta THR

Asep mengatakan, dari keterangan para saksi, pejabat daerah yang tidak memberikan uang sesuai permintaan Syamsul dianggap tidak loyal terhadap perintah bupati.

Dia mengatakan, KPK telah memeriksa sedikitnya tujuh pejabat daerah di lingkungan Pemkab Cilacap.

Ketujuh kepala daerah itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Cilacap, Wahyu; Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Cilacap, Rosalina; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit. Lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Paiman; Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap, Hasanudin; Kepala Bidang Irigasi Kabupaten Cilacap, Wahyu Indra; serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap, Bambang.

Targetkan Dapat Rp 750 Juta

KPK mengungkapkan terdapat 47 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Puluhan SKPD itu disebut menjadi target pengumpulan dana THR yang nilainya mencapai Rp 750 juta.

Dana tersebut akan diberikan kepada pihak eksternal, yakni forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Asep mengatakan, Syamsul menargetkan pengumpulan dana tersebut selesai pada 13 Maret 2026.

Setiap SKPD diminta menyetor dana antara Rp 75 juta hingga Rp 100 juta.

Namun, dalam praktiknya, sejumlah SKPD hanya mampu menyetor dana antara Rp 3 juta hingga Rp 100 juta.

KPK mengatakan, dana yang dikumpulkan dari SKPD tersebut tidak hanya digunakan untuk pemberian THR kepada Forkopimda, tetapi juga diduga untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syamsul.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai Rp 610 juta dan barang bukti elektronik (BBE).

Uang yang disita ini sudah dimasukkan ke dalam goodie bag dan hendak diberikan kepada Forkopimda. 

KPK mengatakan, uang ratusan juta itu disita dari rumah Ferry Adhi Dharma selaku Asisten II Kabupaten Cilacap.

Ferry merupakan salah satu orang yang diperintahkan Syamsul untuk mengumpulkan uang THR dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Cilacap.

Saat ini, Syamsul dan Sadmoko telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Tanggapan Gubernur Jateng

Menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Cilacap, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Luthfi juga menegaskan agar praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskadar, dalam pertemuan dengan jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap, Minggu (15/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.

“Yang paling penting adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya harus tetap berjalan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Pejabat Berperan Bak Penagih Utang, KPK Ungkap Cara Dugaan Pemerasan THR di Pemkab Cilacap

Ia menegaskan pentingnya kerja sama seluruh unsur pemerintahan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, karena tidak ada sosok yang dapat bekerja sendiri.

“Tidak ada Superman, yang ada Super Team. Artinya semua harus bekerja bersama, Forkopimda, OPD, hingga camat, harus solid menjalankan tugas pemerintahan,” imbuhnya.

Iwanuddin juga mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah menghentikan berbagai praktik yang melanggar hukum, seperti budaya pemberian saat hari raya, persoalan pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak sesuai aturan.

“Budaya-budaya seperti itu harus dihentikan. Stop sampai di sini. Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar lebih baik ke depan,” tegasnya. 

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan kondusivitas daerah terjaga.

“Komitmen pemprov akan memberikan bantuan dan pembinaan, agar tetap terus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Iwanuddin.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta memastikan situasi daerah tetap kondusif menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dan pesan Bapak Gubernur layani masyarakat sebaik-baiknya. Jaga inflasi, jaga kondusivitas Kabupaten Cilacap,” tandasnya.