Apa itu Poco-poco, Gerakan Tari yang Disamakan dengan Kondisi Pemerintah saat ini

Ringkasan Berita:

1. Megawati menyebut kondisi negara saat ini seperti poco-poco dalam pidatonya di Jakarta Timur.
2. Ia menyinggung polemik politik dan isu DPR yang disebut akan diambil pemerintah.
3. Megawati juga menyoroti kondisi hyper-regulation yang dinilai menjauhkan hukum dari keadilan.

TRIBUNJATIM.COM - Kondisi negara dan pemerintah kini disinggung bak poco-poco.

Ucapan itu dilontarkan oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Ia juga mempertanyakan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

Pidato itu disampaikan dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Arief Hidayat oleh Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga: Megawati Pernah Tegur Prabowo saat PDIP Dituduh Jadi Dalang Demo Agustus 2025: Sama-sama Ketua Umum

Mulanya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menyebut dirinya disebut terlihat muda dan memiliki semangat untuk memperhatikan kondisi negara meskipun umurnya mencapai 79 tahun.

"Saya ini sudah 79 lho, artinya apa semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat ini negara makin hari kaya poco-poco," kata Megawati dalam pidatonya.

Poco-poco adalah tarian sekaligus senam kreasi khas Indonesia yang berasal dari Maluku dan Sulawesi Utara, diiringi lagu “Poco-poco” ciptaan Arie Sapulette.

Gerakannya sederhana, berulang, dan biasanya dilakukan berkelompok, sehingga populer sebagai senam massal di seluruh Indonesia.

Ia lalu menyinggung pidato yang berjudul Negara Hukum Indonesia, Bukan Negara Undang-undang.

"Itu betul banget kok. Sekarang heboh toh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir, ini bener buat rakyat atau buat siapa toh?" ungkapnya.

Megawati lalu mempertanyakan mengenai DPR yang disebut-sebut akan diambil oleh pemerintah. 

Ia menyebutkan kondisi tersebut diibaratkannya seperti poco-poco.

"Iya lho, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Lho, saya bilang kok diambil oleh pemerintah? Menunjukkan bahwa ya itu, keadaan sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut poco-poco tadi," imbuhnya.

Sebagaimana disampaikan Arief Hidayat, lanjut dia, kondisi hyper-regulation atau regulasi yang berlebihan dinilai justru menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan.