Dua Juri dan Satu MC Lomba Cerdas Cermat MPR RI Digugat ke Pengadilan Negeri

Ringkasan Berita:

1. Advokat David Tobing menggugat juri dan MC LCC 4 Pilar MPR ke PN Jakarta Pusat.
2. Gugatan muncul akibat polemik penilaian jawaban peserta SMAN 1 Pontianak.
3. Penggugat meminta juri dan MC dihukum serta meminta maaf di media nasional.

TRIBUNJATIM.COM - Nasib dua juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama David Tobing.

David Tobing juga menggugat master of ceremony (MC) di acara tersebut.

Gugatan itu dilayangkan setelah para tergugat membenarkan tindakan yang salah di depan publik dalam Lomba Cerdas Cermat Pilar 4 MPR RI di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: Sosok dan Harta Kekayaan 3 Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 yang Dinonaktifkan

"Tindakan juri dan moderator tidak benar, makanya saya sebagai warga negara berhak koreksi, salah satunya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ucap David dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

David menjelaskan gugatannya karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut," jelas David.

Ia menegaskan tindakan juri dan MC sangat bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan objektivitas, asas kepatutan, kehati-hatian, dan sportivitas dalam kompetisi, hak peserta untuk memperoleh perlakuan yang adil, serta kewajiban penyelenggara untuk menjamin pelaksanaan lomba yang transparan dan akuntabel.

"Sangat jelas juri dan MC ini tidak hati-hati, bertentangan dengan profesionalitas sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam Lomba Cerdas Cermat sehingga layak dihukum oleh pengadilan," imbuhnya.

David menyatakan gugatan tersebut sebagai dukungan bagi generasi penerus untuk berani bersuara dan mengungkapkan kebenaran.

"Serta sebagai wujud perhatian serta dorongan kepada murid agar merdeka berpendapat," tegasnya.

Dalam petitum gugatannya, David Tobing meminta Majelis Hakim sebagai berikut.

Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Memerintahkan Tergugat I (H. Ahmad Musyani selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat) memberhentikan secara tidak hormat Tergugat II (Dyasita Widya Budi) dan Tergugat III (Indri Wahyuni) selaku pekerja di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.