Presiden Prabowo Dikritik Sering Kunker ke Luar Negeri, Menteri HAM Natalius Pigai Angkat Bicara

Ringkasan Berita:

1. Natalius Pigai membela Prabowo setelah dikritik Dino Patti Djalal.
2. Kritik muncul terkait kunjungan kerja Prabowo ke Prancis dan negara lain.
3. Pigai menilai diplomasi luar negeri Prabowo penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Indonesia Prabowo Subianto banyak menuai kritik karena sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini membuat Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela langkah presiden.

Terbaru ada kritikan yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Prabowo.

Kritikan itu ditujukan ke Prabowo Subianto beserta rombongan saat kunker ke Prancis.

Baca juga: Rupiah Terus Jeblok di Era Prabowo, Pakar Perbankan: Jangan Simpan Telur dalam 1 Keranjang

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menilai dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dia mencatat selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri.

Kritik pedas itu kemudian dijawab oleh Menteri HAM Natalius Pigai.

Pigai sebagai anak buah Prabowo yang sempat dibawa dalam kunker luar negeri itu menjelaskan alasan Prabowo banyak melakukan perjalanan luar negeri.

“Saya mengikuti beberapa pertemuan penting & rahasia internasional Bp Prabowo dengan para pemimpin dunia (PM Australia, PM Inggris, Sekjen PBB, dll). Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar agar Pak Dino dan politisi dari oposisi pahami secara komprehensif,” jelasnya di X pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Pigai, langkah Prabowo ini diambil karena melihat turbulensi politik global dan ancaman geopolitik saat ini.

Menurutnya, Indonesia berada dalam ancaman kedaulatan.

Pigai pun menyalahkan pemimpin Indonesia terdahulu yang menurutnya membuat ancaman kedaulatan itu mengintai Indonesia.

Tanpa menyebut nama siapa pemimpin terdahulu, Pigai hanya mengecualikan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, Presiden RI terdahulu tidak menjalin persahabatan signifikan dengan para pemimpin dunia sehingga membuat kedaulatan Indonesia terancam.