Mahfud MD Sarankan Prabowo Agar Benahi Mahkamah Agung, Singgung Kesan Cari Setoran

Ringkasan Berita:

1. Mahfud MD menilai Presiden Prabowo memiliki ruang politik yang besar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan.
2. Mahfud mengkritik penegakan hukum yang dinilai lebih banyak menangani perkara mudah daripada mengusut kasus korupsi besar yang menjadi perhatian publik.
3. Selain reformasi hukum, Mahfud juga mengingatkan pemerintah agar menjaga ruang demokrasi dan tidak membungkam kritik masyarakat.

TRIBUNJATIM.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto punya peluang besar untuk melakukan reformasi menyeluruh di sektor hukum dan peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, pembenahan lembaga seperti Mahkamah Agung dapat dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat.

Dalam sebuah podcast bersama Refly Harun, Mahfud menyebut berbagai komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi hukum yang pernah disampaikan Presiden Prabowo masih ditunggu implementasinya oleh masyarakat.

Ia menegaskan sektor peradilan harus menjadi prioritas karena merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Kunker Prabowo ke Luar Negeri Terlalu Sering: Produknya Enggak Jelas

Selain menyoroti reformasi hukum, Mahfud juga mengkritik pola penegakan hukum yang dinilai belum menyentuh persoalan besar yang dirasakan masyarakat.

Ia turut mengingatkan pemerintah untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kritik publik tidak direspons dengan langkah-langkah yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

"Sebenarnya kalau mau, Presiden bisa kok melakukan apa saja. Apalagi tujuannya baik, pasti didukung masyarakat," kata Mahfud dalam podcast bersama Refly Harun, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai publik saat ini masih menunggu implementasi nyata dari berbagai komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi hukum yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato politiknya.

Mahfud mengungkapkan, persoalan di sektor peradilan menjadi perhatian serius karena lembaga tersebut merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.

Karena itu, menurut dia, pembenahan terhadap sistem peradilan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah apabila ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

"Paling tidak sampai sebulan lalu, apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu belum terlaksana di tingkat implementasi," ujarnya.

Pernyataan Mahfud muncul ketika diskusi menyinggung berbagai kasus yang belakangan menyeret aparat peradilan dan memunculkan kembali perdebatan mengenai praktik mafia hukum di lingkungan penegak hukum.

Mencari "Setoran"

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga melontarkan kritik terhadap pola penegakan hukum yang menurutnya belum menyentuh persoalan besar yang menjadi perhatian masyarakat.

Ia menilai aparat penegak hukum saat ini lebih banyak mengejar perkara yang relatif mudah ditangani dibanding memburu kasus-kasus besar yang berdampak luas.