Beda Pandangan Fraksi PDIP dan PKB Pasuruan Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ringkasan Berita:

• Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai pro konta.
• Dua fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan punya pandangan yang berseberangan.
• PDIP dengan tegas menolak, sementara PKB menyetujuinya.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Dua fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terbelah dan bertolak belakang tanggapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dengan mengembalikan sistem langsung ke mekanisme pemilihan melalui DPRD, Kamis (8/1/2026).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana tersebut.

Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru memilih sikap berseberangan. PKB melihat ini menjadi pintu masuk untuk membawa kemajuan dalam proses demokrasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Arifin menegaskan, fraksinya menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Dia beranggapan, pemilihan langsung merupakan amanat konstitusi yang bisa menjaga kedaulatan penuh tetap berada di tangan rakyat.

Arifin menegaskan, legitimasi kepala daerah akan lebih kuat jika diperoleh langsung dari pilihan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Dan itu sesuai dengan keinginan rakyat.

Menurut Arifin, pemilihan langsung juga bisa membangun hubungan batin antara pemimpin dan rakyat. Artinya, bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Sebagai partai yang berpihak pada wong cilik (rakyat), kami akan tetap melindungi hak politik warga dan menjaga demokrasi tetap berjalan secara adil dan bermartabat,” urainya.

Baca juga: DPC PDI Perjuangan Kota Malang Tolak Pemilu via DPR, Dorong Pendidikan Politik untuk Generasi Muda

Politisi asal Beji Pasuruan ini juga mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis, untuk waspada terhadap upaya pelemahan kedaulatan rakyat.

“Kami konsisten menolak setiap upaya pelemahan hak politik rakyat demi menjaga demokrasi yang berlandaskan Pancasila,” sambung dia.

Perkembangan Demokrasi ke Arah yang Lebih Dewasa

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono menilai, wacana ini menjadi salah satu proses perkembangan demokrasi ke arah yang lebih dewasa.

Disampaikan dia, trauma masa lalu jangan dikaitkan dengan kondisi demokrasi di zaman sekarang.

Ia menyebut, saat ini sudah banyak perubahan dan perkembangan.