PDIP Jember Minta Kegiatan Bupati Ngantor di Desa Ditiadakan, Efisiensi Anggaran

Ringkasan Berita:

• PDIP Jember menilai Bunga Desaku perlu ditunda demi efisiensi anggaran.
• Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi picu krisis ekonomi.
• Pemkab diminta fokus pada program peningkatan daya beli masyarakat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Imam Nawawi

TRIBUNJATIMTIM.COM, JEMBER - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember mengusulkan agar program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) untuk sementara ditiadakan, sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah ancaman krisis ekonomi global.

Hal itu dilakukan demi efisiensi anggaran ditengah harga minyak dunia melambung tinggi dan ancaman krisis ekonomi akibat perang militer di negara kawasan Timur Tengah.

"Bunga desaku itu salah satu instrumen. Poin pokoknya adalah menghadapi menghadapi ancaman krisis pasca kenaikan harga minyak dunia, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika," ujar Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, ancaman kenaikan harga minyak dunia sudah didepan mata. Kata dia, jika tidak diantisipasi subsidi BBM akan membengkak bahkan berpotensi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol.

Baca juga: Mudik Lebaran 2026: PDIP Surabaya Buka Posko Gotong Royong 24 Jam di Pasar Turi, Sedia Popok Gratis

Soroti Ancaman Kenaikan Harga Minyak

"Harga minyak dunia perhari ini kan sudah lebih dari 90 dolar perbarel. Asumsi di APBN kita masih tertulis 70 dolar perbarel," papar Widarto.

Lebih lanjut, kata Widarto, jika pemerintah pada akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi untuk menghadapi situasi tersebut. Dia pastikan akan terjadi gejolak ekonomi sebab harga barang-barang juga ikut naik.

"Tambah berat lagi hidup masyarakat, karena harga barang barang pada naik. Kalau daya beli tidak naik, maka akan kesusahan masyarakat," tambahnya.

Baca juga: 38 Posko Mudik PDIP Se-Jatim Siap Layani Pemudik dengan Berbagai Fasilitas Gratis

Oleh karena itu, Widarto menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sudah harus mengantisipasi situasi tersebut dengan mengutamakan program yang bisa mengungkit daya beli masyarakat, ketimbang kegiatan bersifat seremonial seperti Bunga Desaku.

"Ketimbang kegiatan yang seremonial dan menelan biaya besar. Apakah kami tidak setuju dengan kegiatan Bunga Desaku, setuju saja, tapi dalam situasi normal silahkan," ucapnya.

Potensi Dampak ke Ekonomi Masyarakat

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jember ini menilai, kegiatan Bunga Desaku juga terkesan kurang efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. 

Widarto menilai, justru layanan aspirasi itu lebih efektif melalui media sosial milik Pemkab Jember, sebab biayanya murah tanpa harus mengumpulkan banyak massa.

"Ada saluran Wadul Gus'e, live tik tok dan IG Wadul Gus'e jauh lebih efektif. Ketimbang harus mengumpulkan banyak orang anggarannya besar," tuturnya.

Sementara jika kegiatan Bunga Desaku untuk memetakan potensi sumber daya di desa Jember. Kata Widarto, hal itu sudah ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ngurusi.

"Ada kerja kerja pemerintah desa, kecamatan dan bisa ditugasi itu. Kami tidak anti bunga desaku, tapi ditengah situasi yang tidak mudah ini, kenapa sih kalau kurangi, ditunda atau ditiadakan sementara. Kan tidak ada masalah," imbuhnya.