Program MBG di Surabaya Diprediksi Bakal Serap 8.300 Tenaga Kerja Lokal Lewat 177 SPPG

Ringkasan Berita:

• Program MBG di Surabaya diprediksi serap 8.300 tenaga kerja lokal melalui 177 dapur SPPG.
• DPRD dorong UMKM ikut terlibat sebagai vendor MBG dengan mekanisme resmi.
• Sengketa lahan dipastikan tidak terkait MBG, DPRD siap fasilitasi aduan masyarakat.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Networkm Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Akan ada 177 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri di Surabaya. 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memprediksi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya akan menyetap ribuan tenaga kerja lokal. 

"Program MBG di Surabaya sudah berjalan dengan baik. Idealnya Surabaya punya 177 unit dapur SPPG. Kalau itu terpenuhi bisa menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 8.300 orang,” kata Yona, Senin (26/1/2025).

Program MBG memiliki tujuan besar dan manfaat luas bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah pusat menyalurkan puluhan juta paket MBG setiap hari untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.

“Seperti yang kemarin disampaikan Pak Prabowo, ada sekitar 55 juta pack MBG per hari yang dikeluarkan saat ini untuk seluruh anak sekolah di Indonesia. Itu poin-poin positif yang seharusnya dilihat,” ungkapnya.

Baca juga: Ancaman Cuaca Ekstrem Jelang Nataru, Komisi A DPRD Surabaya Imbau Warga Hindari Lokasi Risiko Tinggi

Cak Yebe sapaan Yona, mendorong pelaku UMKM di Surabaya yang memiliki kompetensi di bidang penyediaan makanan agar ikut terlibat sebagai vendor MBG. Namun, dia menekankan seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pemerintah.

“Kami mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk tergerak menjadi vendor MBG tentu dengan mekanisme yang dipersyaratkan. Program MBG di Surabaya memang belum maksimal karena ada kendala teknis, salah satunya soal luasan lahan,” kata Yona.

Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi, Surabaya membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar program MBG bisa berjalan optimal. Dia menilai diskresi teknis penting agar target nasional tetap tercapai.

Perlu diskresi khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini BGN untuk kota-kota besar yang punya keterbatasan lahan. Semata-mata agar program MBG di Surabaya bisa berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo.

Tak Ada Sengketa MBG 

Di Surabaya ada polemik yang diduga bersengketa dengan Kakek Wawan Syarwhani dengan BUMN. Namun dipastikan bahwa polemik itu tidak ada kaitannya dengan rogram MBG. 

Dia meminta publik melihat persoalan tersebut secara proporsional karena berkaitan dengan sengketa hukum atas lahan, bukan program pemerintah pusat.

Baca juga: Jeritan Hati Para Honorer Atas Sikap Pemerintah, Guru Tak Diakui hingga Gaji Kalah dari Pegawai MBG

Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menegaskan bahwa pendirian dapur SPPG memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas. Dia menyebut program tersebut tidak bisa dikaitkan dengan persoalan lahan yang masih bersengketa.

“Semua pendirian SPPG ada mekanismenya. Mekanisme itu tidak serta-merta kemudian dari BGN menunjuk vendor tertentu,” jelas Cak Yebe.

Menurut dia, program MBG tidak boleh dipersepsikan sebagai perampasan hak warga. Dia menegaskan setiap proses pendirian dapur SPPG harus taat aturan dan tidak dibenarkan jika mengandung unsur melawan hukum.

Komisi A DPRD Surabaya terbuka menerima aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. DPRD siap memfasilitasi penyelesaian melalui jalur yang tepat.