‎DPRD Surabaya Desak Kunci 5 Persen APBD untuk Transportasi Umum: Harus Ada Perda

Ringkasan Berita:

• DPRD Surabaya mendorong minimal 5 persen APBD dikunci khusus untuk transportasi publik demi pengembangan rute ideal Surabaya Bus dan feeder Wirawiri.
• Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menekankan pergeseran paradigma kota dari orientasi mobil ke transportasi publik.
• Digitalisasi parkir diterapkan di 78 titik dengan rencana pemasangan CCTV SRP di 750 titik prioritas untuk transparansi pendapatan.

‎Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - ‎Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong perlunya penguncian anggaran dalam pembangunan tranportasi umum.

Setidaknya harus ada kemauan bersama untuk mengalokasikan anggaran setidaknya 5 persen total APBD untuk transportasi publik.

‎‎"Harus kita dorong agar Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum. Termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum," kata Eri, Jumat (20/2/2026).

‎‎Politisi muda PDIP ini menilai pengembangan transportasi umum membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

‎‎Untuk memenuhi kebutuhan ideal 11 rute Surabaya Bus dan 30 rute feeder Wirawiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 660 miliar per tahun.

‎‎“Transportasi umum memang mahal. Karena itu anggarannya harus dikunci,” tandasnya.

Baca juga: Harga Ayam Broiler di Surabaya Capai Rp41 Ribu per Kg di Awal Ramadan, Dirut RPH: Relatif Sama

‎‎Eri juga menekankan perlunya pergeseran paradigma pembangunan kota dari orientasi mobil menuju transportasi publik.

‎‎“Transportasi umum memang mahal. Karena itu anggarannya harus dikunci. Minimal 5 persen total APBD untuk transportasi publik," tegasnya.

‎‎Eri mendorong Pemkot Surabaya untuk segera mengajukan Perda Transportasi Umum yang mengatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum.

‎‎Namun harus menunggu kondisi fiskal yang baik. Saat ini kondisi fiskal Kota Surabaya sedang menyempit.

Dia mendukung arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya  mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan distribusinya merata.

‎‎Menurutnya, dua agenda tersebut tidak bisa dipisahkan dan harus dijalankan secara bersamaan. Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, sejumlah penopang ekonomi utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor mengalami perlambatan.

‎‎Dia menyadari, perlu juga optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung pembiayaan alternatif dan pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.

‎‎Digitalisasi Parkir

‎‎Sementara itu, terkait pengelolaan parkir, Eri mengakui persoalan parkir merupakan masalah kompleks di banyak kota di Indonesia.