TribunJatim/

Jika Tak Kantongi Izin dari PJPUR, Badan Usaha Jasa Pengamanan Tak Boleh Lakukan Hal Ini

Ketentuan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2016 dan BUJP memiliki waktu selama 9 (Sembilan) bulan untuk mengajukan izin

Jika Tak Kantongi Izin dari PJPUR, Badan Usaha Jasa Pengamanan Tak Boleh Lakukan Hal Ini
TribunJatim.com/Aulia Fitri Herdiana
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, usai acara penandatangan izin PJPUR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/5/2017) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bank Indonesia mengimbau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang belum memiliki izin untuk segera mengajukan perizinan pada Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).

Izin Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bank Indonesia No.18/15/PBI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/25/DPU tanggal 2 November 2016 tentang PJPUR.

Ketentuan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2016 dan BUJP memiliki waktu selama 9 (Sembilan) bulan untuk mengajukan izin dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Baca: Menteri Pertanian Pastikan Harga Bawang Putih Berkisar Rp 10.000 - Rp 30.000 Jelang Ramadhan

"Melalui izin yang diterbitkan Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian, BUJP diperbolehkan melakukan pendistribusian uang atau penyortiran uang tidak layak edar," jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, Jumat (19/5/2017).

Apabila BUJP tidak memiliki izin sebagai PJPUR, maka BUJP tidak dapat melakukan kegiatan distribusi uang rupiah, pemrosesan uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah dan pengisian, pengambilan serta pemantauan kecukupan uang rupiah pada Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), dan Cash Recycling Machine (CRM).

Baca: Terbitkan Izin Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah, Begini Harapan Bank Indonesia

Saat ini, sebanyak 23 BUJP telah mengajukan proses perizinan dan 2 (dua) BUJP yaitu PT Swadharma Sarana Informatika dan PT Advantage SCM telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan perizinan sebagai PJPUR.

"Pemberian izin tersebut merupakan sejarah bagi Bank Indonesia dan industri pengolahan uang rupiah, kita juga akan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BUJP yang beroperasi tetapi tidak berizin," tambah Sugeng.

Penulis: Aulia Fitri Herdiana
Editor: DWI PRASTIKA
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help