Hasi Penjaringan PDIP Tulungagung, Supriyono Ungguli Syahri Mulyo
Empat orang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal, Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacabup dan Bacawabup) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD
Penulis: David Yohanes | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Empat orang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal, Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacabup dan Bacawabup) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung.
Dari hasil penjaringan ini, nama Suproyono diusulkan paling banyak, mengalahkan bupati petahana Syahri Mulyo.
DPC PDIP Kabupaten Tulungagung membawahi 19 Pengurus Anak Cabang (PAC). Dalam mekanisme penjaringan ini, masing-masing PAC memberikan dua usulan. Sehingga jika ditotal ada 38 usulan dari seluruh PAC.
Hasinya, Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung mendapatkan 19 usulan. Sedangkan Syahri Mulyo mendapatkan delapan usulan. Sementara Maryoto Birowo mendapatkan 11 usulan.
Namun Maryoto diusulkan sebagai Bacawabup. Sementara satu nama lain yang ikut penjaringan Bacawabup, Sodik Purnomo tidak ada yang mengusulkan. Sodik adalah Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekruitmen Kader.
Baca: Pasangan Syahri-Maryoto Mendaftar Penjaringan PDIP Tulungagung
Menurut Sekretaris DPC PDIP Tulungagung, Bondan Djumani, empat nama tersebut akan disetorkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Namun Bondang mengingatkan, proses ini hanya penjaringan dan tidak menjamin akan mendapatkan rekomendasi partai. Sehingga siapa pun masih punya peluang untuk mendapatkan rekomendasi partai.
“Hasi usulan ini akan ditindaklanjuti dengan survey internal partai maupun survey terhadap masyarakat Tulungagung secara menyeluruh. Sehingga akan ketahuan kemauan masyarakat maupun seluruh kader,” terang Bondan, Rabu (14/6/2017).
Bondan menambahkan, selain lewat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, pendaftaran penjaringan juga bisa dilakukan lewat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur. Bahkan pendaftara bisa dilakukan di tingkat pusat melalui DPP.
“Mau daftar dimana pun, tidak akan menjamin mendapatkan rekomendasi. Karena rekomendasi akan ditentukan lewat survey dan diputuskan DPP,” tandas Bondan. (Surya/David Yohanes)
