Ikatan Pesantren Indonesia Tak Mau Manfaatkan Sistem Zonasi Agar Dapat Banyak Calon Murid

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Banyak calon siswa SMA/SMK maupun wali murid yang mengeluhkan rumitnya persyaratan pendaftaran murid baru.

Mereka keluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan Pemprov Jatim pada tahun ajaran 2017/2018 ini.

Selain itu, beberapa wali murid juga mengeluhkan regulasi seperti sistem zonasi yang diterapkan pemerintah.

Pada sistem zonasi, siswa diberikan dua pilihan sekolah, satu sekolah harus di dalam zona, sedangkan satu yang lain bebas.

"Kalau dulu mau daftar di mana saja kan, bebas ya," ujar seorang wali murid yang anaknya mau masuk ke SMA, Atik.

Beberapa siswa akhirnya memilih untuk sekolah di SMA/SMK swasta yang tidak menerapkan sistem zonasi.

Baca: Jokowi ke Turki, KRI Bung Tomo-357 Lakukan Pengamanan di Perairan Turki, Begini Spesifikasinya

Namun, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Ahmad Zaini enggan memanfaatkan momen tersebut untuk menarik sebanyak mungkin calon murid agar bisa masuk ke pesantren.

"Kami tidak mau memanfaatkan hal tersebut, untuk masuk pesantren harus mempunyai tujuan dan dasar yang kuat," ujar Zaini, Minggu (9/7/2017).

Menurutnya, pesantren juga harus meningkatkan kualitasnya sendiri agar bisa mendapatkan banyak santri.

Baca: Syekh Puji Bikin Geger Nikahi Gadis 12 Tahun, Begini Kondisinya Kini, Sempat Terseret Kasus Lagi?

"Walaupun tidak promosi, kalau bagus maka banyak yang akan masuk ke pesantren," tambahnya.

Saat ini menurut Zaini, perkembangan pesantren dan IPI sangat signifikan, baik dari jumlah pesantren maupun kualitasnya.

"Saat ini sudah ada 28.600 pesantren di Indonesia dan 19 ribu di antaranya menjadi anggota IPI," tutur Zaini.

Baca: Sekuel Filosofi Kopi Jadi Pengalaman Pertama Rio Dewanto sebagai Produser, Seperti Apa Rasanya?