Gerindra Keluar dari Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasan Desmond Junaidi Mahesa

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menyatakan lepas dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Sejak disahkan pembentukannya, tujuh fraksi yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura. PKB, PPP, PAN dan Gerindra mengirimkan perwakilannya ke pansus.

Belakangan, Fraksi Gerindra DPR menilai pembentukan pansus bermasalah.

“Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa.

Alasan lainnya adalah kerap diadakan agenda dadakan. Misalnya, soal keberangkatan pansus ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Desmond mengaku pihaknya tak setuju, namun pansus tetap berangkat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap Pansus sudah tak efektif lagi.

Fadli menyebut, pihaknya belum menemukan bukti yang signifikan dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan pemanggilan beberapa pihak.

Hal itu, menurut Fadli, juga menjadi alasan bagi partainya untuk keluar dari Pansus.

 “Sehingga Fraksi Gerindra DPR melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif. Saya kira itu salah satu alasannya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

(Dirasa Tak Banyak Berkontribusi, Fraksi Gerindra Putuskan Keluar dari Pansus Hak Angket KPK)

Ia mengakui, saat ini Pansus memang terkesan melemahkan KPK.

Namun demikian, ia menghormati keberadaan Pansus untuk terus melanjutkan tugasnya hingga masa waktu kerja berakhir.

Fadli membantah bila keluarnya Gerindra dari Pansus bertujuan menyudutkan partai pendukung pemerintah yang saat ini banyak tergabung di Pansus.