Cari Data Korupsi Pejabat, KPK Obok-obok Kota Malang, Ruang Wali Kota Hingga Sekda Langsung Disegel

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengobok-obok Kota Malang sepanjang, Rabu (9/8/2017). 

Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Pemkot Malang, yang sehari-hari tempat Wali Kota Malang M Anton berjalan. 

Ruang yang digeledah antara lain, ruang Wali Kota, ruang Wakil Wali Kota dan Sekda. Setelah digeledah, ketiga ruangan tersebut lantas disegel oleh KPK.

Penggeledahan dilakukan KPK untuk mencari data penting terkait kasus yang sedang ditangani dan melibatkan para pejabat penting di Kota Malang.

Saat penggeledahan di Balai Kota berlangsung, Wali Kota M Anton berada di ruangan.

"Ya Pak Wali ada di dalam," ujar seorang petugas yang menjaga pintu menuju ruangan Anton, kepada Surya.

Namun, petugas itu mengaku tidak mengetahui kapan Anton masuk ruangannya. Karena sebelumnya Anton menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Panti Nirmala.

Selain itu, KPK juga menggeledah ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Bersamaan dengan penggledahan, seluruh pintu masuk ke DPUPR disegel oleh KPK. Mulai pintu masuk ke ruang sekretariat, bidang, hingga pintu masuk ke ruang kepala dinas.

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji membenarkan adanya penggeledahan di Balai Kota dan kantor Dinas PUPR oleh KPK, pada, Rabu (9/8/2017).

"Kami ikuti prosesnya saja," katanya, sebelum masuk ke ruang diskusi publik tentang mengangket KPK di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Saat ditanya penggeledahan KPK terkait masalah apa, dia tidak mau memberikan jawaban.

Ia hanya menyebut, bahwa penyidik KPK memang penggeledahan. Tapi saat penggeleddahan dilakukan, dirinya tidak ada di tempat.

Baru setelah proses penggeledahan di Balai Kota berlangsung, Sutiaji datang menyambangi kantornya.

Saat itulah, dirinya mengetahui ruang di kantor Balai Kota yang digeledah dan disegel KPK adalah, ruang Wali Kota, ruang Wakil Wali Kota dan Sekda.

"Ini saya menunggu, tadi saya dari kantor dan minta ijin dulu ke sini," jelas Sutiaji.

Sedangkan Kepala DPUPR Hadi Santoso, membenarkan jika penyidik KPK berada datang ke kantornya untuk melakukan penggeledahan.

"Ya betul. Izinnya mencari data, ya kami izinkan. Karena resmi dari KPK," kata Hadi Santoso. (Surya/Sri Wahyunik)