GP Ansor Gresik Ajak Bupati dan Gubernur Jatim Tolak Program FDS
– Pimpinan Cabang Gerakan (PC GP) Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, Jawa Timur memprotes kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang melaksanakan Fu
Penulis: Sugiyono | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Pimpinan Cabang Gerakan (PC GP) Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, Jawa Timur memprotes kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang melaksanakan Full Day School (FDS).
Keberadaan Full Day School (FDS) dianggap GP Ansor bisa menggerus kegiatan pesantren dan menghilangkan pergerakan para kiai.
Agus Junaidi Ketua PCGP Ansor Kanbupaten Gresik mengatakan, permasalahan FDS sangat tidak cocok dengan Kabupaten Gresik sebab kebanyakan pondok pesantren dan sekolah madrasah Diniyah yang melamngsungkan kegiatan sore hari.
Pertimbangan PCGP Ansor Kabupaten Gresi menolak FDS yaitu beban guru sangat berat, mulai merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melatih siswa serta masih ada tugas tambahan.
“Dengan banyaknya tugas itu, tugas guru akan melampaui jam tugas yang diatur dalam Undang-undang. Belum lagi sarana dan prasarana yang belum siap,” kata Agus, usai rapat dengan pengurus GP Ansor beserta Banser se Kabupaten Gresik di Kantor PCNU, Jumat (11/8/2017).
Selain itu, alasan Mendikbud yang mengeluarkan program FDS hanya mempertimbangkan pada siswa di kota, sedangkan anak-anak di desa dan kepulauan harus belajar tentang ajaran agama pada sore hari dengan sekolah di Diniyah.
“Jika full day school diberlakukan, maka sekolah Diniyah akan tutup, sebab anak baru pulang sekolah dan sudah lelah sehingga pelajaran agama akan berkurang,” imbuhnya.
Dari FDS itu, maka anak-anak Indonesia akan kekurangan pengetahuan agama sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
“Maka yang terjadi adalah perubahan mental pada anak dengan tidak didasari pengetahuan agama yang kuat sehingga yang terjadi adalah krisis budi pekerti,” katanya.
Oleh karena itu, PCGP Ansor Kabupaten Gresik akan mendesak kepada Pemkab Gresik untuk menolak kebijakan FDS dan mengembalikan proses belajar mengajar pada semula.
“Sebelum masyarakat bergejolak, kita ingin Bupati, Gubernur Jatim melarang pemberlakukan full Day School dan mengembalikan proses belajar mengajar pada semestinya,” katanya. (Surya/Sugiyono).
