Number One Semua, Pemprov Jawa Timur Raih Dana Rakca Award Gold dari Presiden
Provinsi Jatim mendapat anugerah Dana Rakca Award 2017, penghargaan prestisius tingkat nasional yang diserahkan Presiden Jokowi ke Gubernur Soekarwo.
Penulis: Mujib Anwar | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
Meski 50 persen keberhasilan ditentukan oleh leader. Namun, lanjut Pakde, leader itu berjenjang. Bukan hanya Gubernur, tapi ada juga struktur lain yang lebih penting di aparatur sipil negara (ASN) yang dipimpin Sekdaprov.
Gubernur memang harus tahu persis secara detail. Tapi tahu betul pun belum tentu jalan. Karena Dukungan ASN ini penting mengajak visi yang sama.
"Nah, Jawa Timur itu kompaknya di situ," tandasnya.
Agar anugerah Dana Rakca Award Gold tersebut terus bisa dipertahankan, pihaknya berharap terus dilakukan sinergi antara ASN dengan DPRD. Harus kompak dan tahu apa yang dilakukan.
"Jangan hanya leader mendorong memberi perintah dan gerakan, tapi tidak tahu kompas dan arahnya," imbuhnya, mengingatkan.
Hal terpenting lainnya, penghargaan ini, kata Pakde Karwo menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jawa Timur selama ini sudah on the track dan exellent. Karena dari lima indikator, semua paling baik dan seimbang.
"Jadi, kita number one semua," tegasnya.
Presiden Serahkan DIPA 2018
Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri dan Gubernur. DIPA menjadi dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan APBN tahun 2018.
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan, proses percepatan administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai.
Dengan begitu, pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Belanja negara di APBN 2018 mencapai Rp 2.207,7 triliun. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementrian/lembaga Rp 874,4 triliun dan non kementrain/lembaga Rp 607,1 triliun.
Anggaran tersebut diprioritas untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Belanja APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. (TribunJatim/Mujib Anwar)
