TribunJatim/

Kejari Magetan Siap Menerima Laporan Justice Collaborator

tambah Kajari, laporan itu jangan hanya cerita sebisanya disertai barang bukti yang selengkap lengkapnya

Kejari Magetan Siap Menerima Laporan Justice Collaborator
Surya/Doni Prasetyo
Siswa SMA/SMK se-Kabupaten Magetan ikuti lomba pidato di Kejari, memperingati Hari Korupsi se-dunia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Rabu (13/12/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan siap menerima laporan dari tersangka korupsi, untuk mengungkap kasus korupsi yang menjeratnya sebagai justice collaborator.

"Monggo, kalau mau melapor, untuk membantu mengungkap kasus korupsi. Kita akan bantu, asal laporan itu benar dari tersangka atau terdakwa sendiri atau yang mewakili," kata Kajari Siswanto kepada Surya, seusai membuka lomba pidato Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Rabu (13/12/2017).

Namun, tambah Kajari, laporan itu jangan hanya cerita sebisanya disertai barang bukti yang selengkap lengkapnya.

"Kalau laporan hanya sekedar cerita, nanti cenderung sepihak, atau malah fitnah. Karena nanti kita akan mintai keterangan kepada pihak pihak yang berhubungan dengan kasus yang dilaporkan itu," ujar mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Menurut Kajari Siswanto, upaya membantu penyidik untuk mengungkap kasus korupsi yang menjerat tersangka atau terdakwa itu merupakan salah satu keharusan untuk mendapat keringanan hukuman.

"Selain sopan santun, tidak berbelit dan belum pernah dihukum. Tambahan bagi tersangka korupsi dan kasus narkoba, harus bersedia menjadi justice collaborator," kata Kajari kelahiran Pacitan ini.

Sejak Kajari Siswanto menjabat di Magetan, ada sembilan pejabat dijebloskan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tiga diantaranya pejabat eselon II.

Ketiga pejabat itu masing masing Ehud Alawi, Kepala Dinas Kesehatan Magetan, mantan pelaksana tugas (plt) enam tahun sebagai Dirut RSUD dr Sayidiman, Magetan, terjerat kasus proyek pembangunan Instalasi Rawat Inap (IRNA) VI RSUD setempat tahun 2010.

Kemudian Sumarjoko, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Magetan ini tersandung kasus pengadaan sepatu seragam PNS tahun 2014 senilai Rp 1,2 miliar.

Kini mantan Kepala Bappeda itu di Pengadilan Tipikor dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman enam tahun penjara.

Halaman
12
Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help