Banyak Rumah Makan di Lamongan Belum Bayar Pajak, Anggota Dewan Geram

pemilik rumah makan yang belum mau menjadi warga negara yang baik, yakni taat pajak membuat geram kalangan dewan Lamongan.

Banyak Rumah Makan di Lamongan Belum Bayar Pajak, Anggota Dewan Geram
Tribunjatim.com/Aulia
Masyarakat diminta segera ikut Amnesti Pajak periode 3 yang akan segera berakhir pada 31 Maret 2017 nanti. 

 TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Banyaknya pemilik rumah makan yang belum mau menjadi warga negara yang baik, yakni taat pajak membuat geram kalangan dewan Lamongan.

Sumber potensi pendapatan daerahpun belum sesuai ekspektasi. Untuk menyamakan persepsi dalam upaya meningkatkan PAD, para pengusaha rumah makan dipaksa hadir ke Gedung Dewan, Selasa (13/3/2018).

Mereka juga dihadapkan Kepala Dinas Pendapatan. Meski yang datang baru 10, dari 25 udangan yang dikirimkan kata Saifudin Zuhri ketua Komisi B DPRD Lamongan, sebagai langkah awal untuk menertibkan para pemilik usaha rumah makan, agar taat pajak, karena pajak yang dipungut itu dari pembeli, bukan dari pemilik usaha.

"Pajak itu menjadi hak negara, dalam hal ini pemerintah daerah yang dipungut dari yang makan dan dititipkan sementara ke pemilik rumah makan, dan pajak 10 persen itu harus disetor," kata Saifudin di depan pengusaha rumah makan.

Baca: Perselingkuhan Makin Marak, Pengaduan Kasus KDRT Paling Banyak

Agar terasa tidak berat dan menilai pajaknya besar, maka solusinya, pajak itu seharusnya disetor setiap hari, atau berapa hari sekali.

Hal itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak Dinas Pendapatan, agar semua nya bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

"Saya minta ibu-ibu bapak-bapak untuk jujur, " katanya.

Kalau dapatnya 1 juta bilang dapat 1 juta, terus disisihkan 10 persen atau sebesar Rp 100 ribu, karena duit itu bukan milik bapak ibu, tapi milik pemerintah.

Okta Rosadinata wakil ketua komisi B juga menambahkan, kalau hak pemerintah berupa pajak tidak diberikan, hal itu akan menambah tidak baik bagi kelangsungan usaha, bahkan terancam ditutup, dan berpotensi akan diperiksa oleh BPK.

Halaman
12
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved