Pilgub Jatim 2018
Ajak Muhammadiyah Majukan Pendidikan di Jatim, Gus Ipul Soroti Tiga Hal Ini
aifullah Yusuf di hadapan para tokoh Muhammadiyah se-Malang Raya, di Convention Hall Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Edwin Fajerial
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati hari Rabu (2/5/2018), Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki dunia pendidikan jika dirinya terpilih nanti
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf di hadapan para tokoh Muhammadiyah se-Malang Raya, di Convention Hall Taman Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Dalam acara ini hadir Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang, Mursidi, Ketua PDM Kota Malang, Abdul Haris dan Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Nurbani Yusuf, serta Rektor UMM, Fauzan.
"Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan di Jawa Timur. Pertama, dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa dirinya mempunyai program untuk memberikan beasiswa pendidikan sarjana bagi guru-guru madrasah diniyah (Madin) melalui program Madin Plus untuk meningkatkan kualitas pendidikan non formal di Jatim.
( Anggota DPR RI Andreas Eddy Puji Program Super Star Gus Ipul-Mbak Puti )
"Yang menjadi tantangan kita adalah peningkatan kesejahteraan para guru, baik di sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.
Termasuk masalah Guru Tidak Tetap (GTT) yang juga harus dicarikan solusi.
Di sekolah swasta, masih ada problem kesejahteraan guru yayasan, baik tetap maupun tidak tetap, yang memprihatinkan.
Oleh karena itu, Gus Ipul mencanangkan Upah Minimum Guru (UMG) bagi guru swasta.
Sedangkan yang kedua, adalah muridnya.
( Peringati May Day, Gus Ipul Perhatikan Tiga Aspek untuk Tingkatkan Kualitas Buruh )
Target wajib belajar 12 tahun harus tercapai dengan disertai pendidikan keterampilan.
Setelah ditariknya pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov, banyak orang tua murid yang kurang mampu mengeluhkan biaya pendidikan yang tidak lagi gratis.
