Masalah Moratorium Jadi Prioritas Khofifah Jika Sudah Ditetapkan Sebagai Gubernur Terpilih

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, yang unggul dalam Pilgub 2018 versi hitung cepat, Khofifah Indar Parawansa sudah memiliki sejumlah rencana strategis jika nantinya menjabat sebagai gubernur terpilih.

Memang, jika menurut aturan, meski ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilgub Jatim oleh KPU nantinya, Khofifah akan dilantik dan menerima jabatan sebagai gubernur pada bulan Maret 2019.

Namun ia memastikan bahwa selama rentang waktu itu, Khofifah tidak akan menganggur.

Baca: Mengaku Iseng, Seorang Mahasiswa di Surabaya Terancam Dipenjara 6 Tahun karena Kasus Penodaan Agama

"Banyak hal yang saya lakukan tanpa yang terkait dengan jabatan formal. Saya suka koordinasi dengan banyak sektor strategis, aku bukan pengangguran. Banyak yang bisa saya lakukan," kata Khofifah, Sabtu (30/6/2018).

Bahkan ia sudah memiliki rencana, jika KPU sudah mengumumkan secara resmi bahwa ia yang memenangi kontestasi Pilgub Jatim. Ia akan segera melakukan hal-hal strategis.

Salah satunya ia ingin berkomunikasi segera dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Khofifah ingin memperjuangkan agar Jawa Timur tidak lagi memberlakukan moratorium.

"Dalam tiga tahun ke depan, 2018, 2019, 2020 Jawa Timur akan melepas 10.200 PNS. Angka ini bukan angka kecil, kalau Jawa Timur mau lari, apa benar Menpan, kita harus memberlakukan moratorium di Jawa Timur," kata Khofifah.

Harus ada penyiapan desain sumber daya manusia, termasuk kebutuhan dan juga beban tugas.

Ia ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Menteri PAN RB agar meminta ada tim independen untuk melakukan assessment.

"Kalau ada 10.200 pegawai mau pensiun supaya bisa dipertimbangkan Menpan dengan beban tugas. Analisa jabatan harus seiring dengan analisa beban tugas," kata Khofifah.

Baca: Dua Kali Dilaksanakan, Eksotika Bromo Mampu Menyedot Banyak Pengunjung

Misalnya, Jawa Timur memiliki target pertumbuhan ekonomi sekian, target penurunan pengangguran sekian, peningkatan indeks pembangunan manusian sekian. Maka menurut Khofifah jika tidak ada penyesuaian SDM akan berat.

"Maksud saya ini yang harus dilakukan. Minta agar ada assessment di Jatim, maka Menpan akan punya second opinion. Supaya terhindar subjektif bahwa meminta moratorium itu permintaan dari gubernur terpilih maka saya minta diilakukan assessment itu," pungkas Khofifah.

Baca: Khofifah-Emil Hanya Kalah di 9 Kabupaten Kota, Kejutan di Surabaya dan Madura

Sampai saat ini KPU belum menetapkan siapa gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang terpilih lantaran masih akan dilakukan perhitungan real count.

Sementara dalam quick count, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak lebih unggul sekitar 6 persen dibandingkan pasangan lawannya, Syaifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno. (Surya/fatimatuz zahroh)