Panwaslu Putuskan Kasus Suara Siluman Hanya Pelanggaran Etik, LSM di Jombang Bereaksi Keras

Langkah Panwaslu Jombang hentikan perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu kasus penggelembungan surat suara berbuntut panjang.

Panwaslu Putuskan Kasus Suara Siluman Hanya Pelanggaran Etik, LSM di Jombang Bereaksi Keras
SURYA/SUTONO
Situasi saat cobolosan ulang Pilkada 2018 di TPS 01 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Jombang, berlangsung Minggu lalu (1/7/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Langkah Panwaslu Jombang menghentikan perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu pada kasus penggelembungan surat suara di TPS 01 Desa Tambar, Jogoroto, Jombang, disesalkan tokoh LSM Aan Anshori.

Menurut Direktur LSM Lingkaran Indonesia untuk Keadilan (Link) itu, keputusan untuk melokalisir kasus penggelembungan suara tersebut hanya sebagai pelanggaran etik merupakan langkah ambigu.

"Ini menghina akal sehat. Putusan itu mengakui ada pelanggaran. Status etik juga menunjukkan pelakunya penyelenggara pemilu. Yang perlu dijelaskan ke publik adalah apa bentuk konkret pelanggarannya," tanyanya.

Menurut Aan, kasus tersebut sudah sangat jelas, yakni ada 25 penambahan suara secara melawan hukum. Jika bukan penyelenggara pemilu yang melakukan, setidaknya mereka tahu prosesnya, karena mereka hadir pada peristiwa itu.

"Karena itu saya menuntut Panwaslukab berani transparan mempublikasi hasil investigasinya ke publik," sergahnya, kepada Surya, Rabu (11/7/2018).

Menurut Aan Anshori, ini bukan soal membawa kasus ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tapi terkait profesionalitas, integritas dan amanah yang diemban mereka sebagai pengawas pemilu.

"Mungkin timsel tidak tepat memilih orang, sehingga kinerjanya mengecewakan publik seperti ini. Aku merasa Panwaskab Jombang ketakutan karena sangat mungkin kejadian ini akan menyeret banyak aktor di level kabupaten jika seandainya kasus ini dimasukkan ke ranah pidana pemilu. Benarkah demikian?" tanyanya.

Kemungkinan lainnya, sambung Aan yang juga aktivis Jaringan Gusdurian Jatim ini, Panwaskab tengah malas, atau tidak cukup punya kompetensi untuk menjadi komisioner. "Nggak perlu daftar lagi deh. Kasihan para pembayar pajak," sindir Aan, sinis.

Diberitakan, Panwaskab Jombang menghentikan kasus dugaan tindak pidana penggelembungan surat suara pada Pilbup 2018 di TPS 01 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Jombang, David Budianto berkilah, dihentikannya dugaan pelanggaran pidana tersebut karena Panwaskab Jombang tidak menemukan terlapor dalam kasus tersebut.

Halaman
12
Penulis: Sutono
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help