Berita UTM
UTM Berupaya Lepas dari Kekangan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Upaya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menciptakan multiplier effect atas sukses riset jagung lokal dan garam Madura terhenti.
Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Ani Susanti
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Upaya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menciptakan multiplier effect atas sukses riset jagung lokal dan garam Madura terhenti.
Sistem pengelolaan keuangan pemerintah tidak selaras dengan pengembangan kampus berbasis klaster.
Invesi yang dituangkan UTM dalam riset pengembangan dua Sumber Daya Alam (SDA) Madura itu sejatinya merupakan upaya pemecahan masalah bangsa terkait ketersediaan pangan.
Rektor UTM Dr Drs Ec Muh Syarif Msi mengungkapkan, selama ini pihaknya diperintahkan melakukan penguatan inovasi berdasarkan klaster Madura.
Sehingga mampu menciptakan peranan strategis dan sebagai solution maker di Madura.
"Namun ketika riset jagung dan garam telah menuai hasil dan mempunyai nilai komersial, kami tidak mendapatkan dukungan modal dan pengelolaan keuangan," ungkapnya dalam Dies Natalis XVII UTM di Gedung Pertemuan, Kamis (12/7/2018).
Akibatnya, upaya penguatan dan pengembangan produk inovasi berhenti pada hak paten saja.
Baca: UTM Lirik CSR Bank di Madura untuk Pengembangan Teknologi Pengolahan Garam
Sementara sektor komersialisasi produk inovasi tidak berjalan karena terkendala anggaran.
"Saat ini, anggaran untuk urusan kehumasan saja lama. Ini berarti kami tidak memperoleh bagian dari kemandirian anggaran," ujarnya.
Kapitalisasi terhadap hasil pengembangan produk-produk inovasi berupa jagung hibrida dan garam seharusnya layak dipertimbangkan pemerintah.
Jagung hibrida ternyata mampu meningkatkan produksi jagung lokal.
Dengan tongkol sepanjang 20 centimeter, mampu menghasilkan 7 ton per hektar.
Sedangkan panjang tongkol jagung lokal Madura hanya berkisar 7 centimeter.
Kekuatan produkSinya hanya mencapai 2,5 ton per hektar.
Baca: UTM: Fokus pada Sektor Jagung Saja, Masalah Pengangguran dan Kemiskinan di Madura Selesai
Dengan ketersediaan lahan kering seluas 300 ribu hektare yang terhampar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, masalah kemiskinan serta lapangan pekerjaan di Madura akan terselesaikan.
