Digugat Ratusan Warga Perak Surabaya Terkait Hak Tanah, Begini Tanggapan PT Pelindo III

PT Pelindo III langsung menanggapi serius gugatan ratusan warga Perak ke PN Surabaya terkait hak tanah.

Digugat Ratusan Warga Perak Surabaya Terkait Hak Tanah, Begini Tanggapan PT Pelindo III
SURYA/SUDHARMA ADI
Perwakilan warga Perak Surabaya saat menggugat pelindo III terkait hak atas tanah. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gugatan ratusan warga Perak Barat dan Utara Kota Surabaya terkait hak tanah ke PN Surabaya tak menciutkan PT Pelindo III. Perusahaan pelat merah ini mengaku menghormati sikap para warga yang mengajukan gugatan tersebut.

Kepala Humas PT Pelindo III, Lia Indi Agustiana mengatakan, pihaknya menghormati tindakan yang dilakukan oleh warga yang mempunyai hak hukum.

Adapun proses eksekusi yang dilakukan Pelindo III karena penyewa lahan tak melaksanakan perjanjian dengan baik, yaitu tidak melaksanakan pembayaran atas sewa tersebut,” ujarnya, Sabtu (21/7/2018).

Dijelaskan, Pelindo III telah kooperatif dalam hal penagihan namun belum ada pembayaran hingga saat ini. Adapun kewajiban Pelindo sebagai BUMN untuk mengelola aset yang diamanahkan negara dan tidak mendiamkan pelanggaran yang terjadi.

“Pelindo III melakukan penataan lahan di lingkungannya telah sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku sesuai kesepakatan (perjanjian) dengan penyewa lahan,” katanya.

Dijelaskan, sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 Jo. UU 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, lembaga penyelenggara pelabuhan yang di dalamnya meliputi pengusahaan tanah di dalam wilayah kerja pelabuhan Belanda di Hindia Belanda berdasarkan  Staatblad 159/1940, dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dimana kewenangan pengelolaan atas tanah nya saat ini dipercayakan kepada Pelindo.

“Jadi sesuai UU Pokok Agraria dan regulasi hukum Agraria lainnya, maka tanah Pelabuhan Tanjung Perak yang dahulunya milik Belanda, hingga saat ini menjadi milik Pelindo,” tegasnya.

Dia juga meluruskan anggapan bahwa biaya sewa lahan terlalu mahal, karena Pelindo III adalah sebagai perpanjangan tangan Negara yang diberikan kewenangan oleh hukum (PP 40/1996 dan Permen Agraria No 9/1999) untuk menerima uang pemasukan dari pengusahaan tanah.

“Kami hanya bisa memungut biaya sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang nilainya rasional (wajar) karena kami juga memelihara fasilitas umum, di antaranya pedestrian, penerangan listrik, penghijauan dan sanitasi jalan. Dari dasar hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan perusahaan atas penyerahan penggunaan tanah HPL,” pungkas Lia Indi. (Surya/Sda)

Penulis: Sudarma Adi
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help