Pileg 2019

MA Batalkan PKPU yang Larang Eks-Napi Koruptor Nyaleg Karena Bertentangan dengan 2 UU Ini

Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggo

MA Batalkan PKPU yang Larang Eks-Napi Koruptor Nyaleg Karena Bertentangan dengan 2 UU Ini
bobby Koloway/surya
Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) rekrutmen Komisioner KPU, Dr Abdul Chalik menjelaskan tahapan seleksi Komisioner KPU Jatim di KPU Jatim, Kamis (12/7/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

PKPU ini berisi Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Secara spesifik, PKPU ini melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif.

MA melalui PUTUSAN Nomor 46 P/HUM/2018 telah membatalkan PKPU ini karena bertentangan dengan dua UU sekaligus.

Di Balik Perceraian Sule-Lina, Cerita Rizky Febian Pergoki Ibunya Bareng Pria hingga Buat Perjanjian

Putusan setebal 75 halaman ini menilai PKPU 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," begitu bunyi petikan keputusan tersebut.

"karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum," begitu lanjutan petikan putusan tersebut.

Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di pasal ini tertulis bahwa: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan".

Di antaranya, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Polres Malang Kota Terjunkan 600 Personel Amankan Pemilu 2019

Hal ini sekaligus bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 adalah Dr. H. Supandi, SH, MHum. (bob)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved