Lulusan S1 Hukum Harus Punya Keterampilan Buat Kontrak, Ini Yang dilakukan UPN Surabaya
Puluhan siswa Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Surabaya mengikuti pelatihan Contrac Drafting kerjasama dengan Jimly School Low an
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan siswa Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Surabaya mengikuti pelatihan Contrac Drafting kerjasama dengan Jimly School Low and Government, sekaligus Asosiasi Perancang Kontrak, untuk menambah keterampilan mereka sebelum menyandang gelar S1, Jumat (21/9).
Acara dihadiri oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama (2003–2008), wakil rektor Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, serta pengajar S1 Fakultas Hukum UPN.
Jimly mengatakan kerjasama ini dalam rangka mengisi kebutuhan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi setiap calon sarjana S1, sesuai peraturan menteri harus dilengkapi keterampilan, di bidang masing-masing.
"Nah dalam hal ini Fakultas Hukum kita perkenalkan keterampilan menyusun kontrak. Kontak ini adalah dokumen hukum yang paling banyak di buat dalam kegiatan masyarakat apalagi di bidang bisnis. Tapi orang tidak banyak tahu, padahal jumlah kontak ribuan tiap hari ditandatangani baik individu, badan usaha, dan antar yayasan dan badan hukum yang lain," terangnya usai membuka acara.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan, membuat kontrak-kontrak yang jumlahnya ribuan itu membutuhkan keterampilan khusus tidak bisa sarjana hukum biasa.
Selama ini banyak orang terkecoh, setelah kontrak di buat dan ditandatangani semua orang tepuk tangan, tapi sesudah timbul masalah kadang-kadang baru terasa bahwa ada yang salah dalam perumusan kontrak.
"Ini kita mau kenalkan para calon S1, di Fakultas Hukum biasanya detil pengalaman mengenai hal-hal seperti ini tidak ada di kurikulum. Maka itulah diperlukan training khusus seperti ini. Kita mulai contracting ini dengan UPN, mudahan dilanjutkan kerjasama JLSG, APK, dan fakultas Hukum lain baik Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia," tutupnya. (Tribunjatim.com/Pipit Maulidiya).
