Tanggapi Tuntutan Copot Kepala SMKN 1 Surabaya, Pakde Karwo Sebut Gubernur Tak Boleh Otoriter

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan komentarnya atas tuntutan dari beberapa pihak untuk mencopot Kepala SMKN 1 Surabaya, Bahrun yang menampar siswanya yang merupakan siswa inklusi.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, ia tidak bisa semena-mena mencopot kepala sekolah tersebut.

"Tidak bisa kepala sekolah itu tiba-tiba saya copot, karena harus ada lembaga yang bertanggung jawab yang membuktikan bahwa dia itu salah. Kan tidak boleh gubernur menjadi otoriter dalam demokrasi," kata Pakde Karwo, Jumat (28/8/2018).

• Orang Tua Korban Kekerasan di SMKN 1 Surabaya Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Jatim Minta Maaf

• Motornya Terbakar, Siswi SMKN 6 Surabaya Menangis Histeris Takut Dimarahi Orang Tua

Menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, satu-satunya jalan adalah melalui jalur hukum.

"Biar ketemu aparat hukum, bagaimana kemudian duduk permasalahannya. Saya menunggu itu, kalau sudah ada keputusan ya kita penalti nanti," lanjutnya.

Karena menurut Pakde Karwo, demokrasi harus berbanding lurus dengan hukum untuk menghindari anarkisme dan otoriterian.

• Rivanul Luqman Sempat Tinggalkan Surat, Begini Kronologi Hilangnya Mahasiswa ITS Surabaya

• Janji Proses Kekerasan Kasek SMKN 1 Surabaya, Dindik Jatim: Terima Siswa Inklusi Butuh Kesabaran

Pakde Karwo juga mengimbau agar masyarakat jangan ragu apalagi takut untuk melapor ke pihak berwajib jika ada satu masalah.

"Kemarin saya bertemu dengan Forkompinda di Kodam, agar pendekatan security (keamanan) itu dibarengi dengan humanisme," lanjutnya.