Surabaya Sering Gelar Event Dunia Tapi Ngaku Tak Punya Anggaran untuk Gaji 13, DPRD Heran sama Risma

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya menyampaikan kritik keras sekaligus keheranannya terhadap sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masih enggan mencairkan gaji 13 untuk para PNS Pemkot Surabaya.

Terlebih dengan alasan yang disebutkan untuk menunda pencarian gaji 13 itu disebutkan karena tidak ada anggaran di Pemkot Surabaya.

Hal tersebut dikritisi oleh anggota Banggar DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. Dalam wawancara dengan media, Senin (8/10/2018), Reni mengatakan secara aturan pencairan gaji 13 yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan sudah lengkap.   

• Ribuan Pendekar Silat Serang Desa, Rusak Rumah & Bakar Motor di Tulungagung, Begini Tanggapan Polisi
   
Mulai PP No 18 Tahun 2018, Permenkeu no 052 dan juga aturan dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kemendagri juga sudah menerbitkan aturan agar pemerintah daerah juga mengeluarkan dana untuk pencairan gaji ke 13.

"Makanya dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2018 mengapa tidak ada tambahan anggaran untuk gajib13. Karena memang sudah ada di APBD murni. Artinya seharusnya gaji 13 sudah bisa dicairkan," tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dari Dewan sendiri semua fraksi juga sudah menyepakati mendorong Pemkot untuk segera melakukan pencairan gaji 13. Wakil walikota dalam sidang paripurna juga sudah menyebutkan bahwa pencairan gaji tinggal menunggu surat dari walu kota.

"Informasinya Bu Wali belum berkenan mencairkan. Alasannya karena tidak ada anggaran. Saya sebagai anggota badan anggaran merasa punya tanggung jawab untuk menjelaskan dan mencari kebenaran apa benar Pemkot Surabaya sedang mengalami defisit anggaran," katanya.

• Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Pasuruan Setiyono Dicopot Dari Timses Pemenangan Jokowi-Maruf Amin

Ia mengumpulkan sejunlah data laporan anggaran. Termasuk realisasi dana pendapatan daerah dan juga belanja daerah. Dari analisa data dan dokumen itu, ia menyimpulkan bahwa anggaran itu ada di Pemkot dan Pemkot tidak sedang mengalami defisit anggaran.

Saat ini realisasi pencapatan Pemkot Surabaya mencapai 71,94 penser. Dan realisasi serapan belanja per akhir Agustus adalah 44 persen. Angka ini masih linier dengan tahun tahun sebelulnya dengan periode yang sama.

"Realisasi pendaparan 71,94 persen itu pendapatan keseluruhan. Kalau kita lihat PAD capaiannya 78 persen pencapaian. Sedangkan DAU perimbangan yang fungsinya uuntuk gaji 13 juga sudah diterima Pemkot sebesar 75 persen," tandas Reni.

Kalaupun jika ada alasan penurunan pendapatan karena ada tragedi bom beberapa waktu lalu, Reni mebgatakan salam dokumen laporan rancangan perubahan APBD 2018 yang diserahkan ke dewan tidak menunjukkan adanya engaruh. Baik ke ekonomi maupun ke perdagangan.

• Lewat Tangan Trio Kwek-Kwek, Wali Kota Pasuruan Setiyono Atur Semua Proyek untuk Dapat Fee

Terlebih jika alasannya adalah adanya pembiayaan ke pihak ketiga. Menurut Reni justru alasannya menjadi rancu sebab itu adalah belanja yang setiap tahun untuk proyek pembangunn Pemkot.

"Di kondisi ini jika wali kota menyampaikan tidak ada anggaran, di saat yang sama mereka mengajukan tambahan dana untuk even internasional di bulan November" ucapnya.

Menurutnya, Kota Surabaya sudah sering menjadi tuan rumah even skala internasional. Tapi sngat disayangkan justru gaji PNS tidak dibayarkan.

Reni menegaskan tidak tidak mempermasalahkan  adanya even internasional tersebut. Sebab tentunya akan membawa dampak ekonomi untuk kota Surabaya.

• Banyak Proyek di Surabaya Tak Terlaksana dan Anggaran Tak Terserap, DPRD Sorot Tajam Dinas PU Pemkot

"Tapi jangan lalu PNS diminta berkorban. Dana gaji 13 ditahan. Sedangkan di sisi lain dana layanan masyarakat  tidak ada yang dikurangi. Padahal PNS juga masyarakat Kota Suraby yang punya keluarga dan kebutuhan, dan gaji 13 itu menjadi haknya," ucapnya.

Dengan begitu ia mendesak Pemkot dan Wali Kota Surabaya untuk segera mencairkan dana gaji 13 yang menjadi hak PNS. Sebab saat ini sudah terlambat selama tiga bulan. Dimana Kemendagri meminta agar pemda mencairkan dana gaji 13 sejak bulan juli 2018 lalu. (fatimatuz zahroh)

• Wanita Tulungagung ini Cemas, Anaknya ABK Kapal Armada 2 Belum Ditemukan Pasca Gempa Palu Menerjang