DPD RI Disarankan Gandeng Perguruan Tinggi untuk Jalankan Tugas dan Wewenang Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) punya tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda.

DPD RI Disarankan Gandeng Perguruan Tinggi untuk Jalankan Tugas dan Wewenang Baru
Istimewa
Dewan Perwakilan Daerah RI 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) punya tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda.

 Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Himawan Estu Bagijo menyarankan DPD agar berkerja sama dengan perguruan tinggi. 

Hal tersebut diungkapkan Himawan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018).

"Kalau usul saya hasil evaluasi Perda yang namanya policy paper itu jangan dilakukan DPD sendiri, tapi kalau bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah yang punya kompetensi," kata Himawan.

(Geledah Kantor Kades Magetan, Jaksa Temukan Stempel Palsu Satu Tas Plastik)

(Tanggapan Opie Kumis Tentang Berita Hoaks yang Menyebutkan Dirinya Tengah Sakit Parah)

Menurut Himawan hal tersebut bisa dilakukan untuk menutupi jumlah anggota DPD yang terbilang sangat terbatas yaitu 136 anggota.

Selain itu, jika dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, pembahasan Perda tersebut akan semakin dalam dan komprehensif.

"Policy paper ini penting karena semacam advicer (masukan) kepada government (pemerintah) terkait Perda itu," lanjutnya.

Namun Himawan mengingatkan agar DPD merancang petunjuk teknisnya untuk digunakan dalam pembahasan dan evaluasi Perda tersebut.

(Pidi Baiq Pastikan Film Dilan 1991 Bakal Hadirkan Para Pemeran Baru)

(Polda Jatim Kerahkan Tim Medis dan Dokter RS Bhayangkara ke Lokasi Terdampak Gempa di Sumenep)

"Kalau tidak begitu nanti tidak fokus untuk mengkaji secara mendalam problemnya, dan kalau tidak diberi guidiance akan bekerja menurut versinya sendiri-sendiri," lanjutnya.

Himawan berharap hal tersebut bisa dilakukan untuk membantu tugas dan wewenang DPD RI yang baru yaitu untuk melakukan Pemantauan dan evaluasi atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2018.

"Kerjasama antara DPD dengan perguruan tinggi ini belum dilakukan karena ini undang-undang baru ya. Yang penting langkah awalnya nanti DPD mengundang perguruan tinggi untuk FGD di Jakarta dan dibuat line guidancenya disitu," pungkasnya.

(Ini Hasil Tinjau Kapolda Jatim ke Lokasi Terdampak Gempa di Pulau Sapudi Madura)

(David dan Ruben Absen Latihan Tim, Djanur Optimistis Keduanya Bisa Dimainkan Saat Hadapi Borneo FC)

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help