Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Cegah Calo, Polres Gresik Gandeng Aplikasi Online untuk Pembayaran Non Tunai Pengurusan SIM dan SKCK

Dari kerja sama pembayaran non tunai tersebut diharapkan bisa mempermudah pelayanan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas.

Penulis: Sugiyono | Editor: Ani Susanti
SURYA/SUGIYONO
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Mohammad Iqbal (Tiga dari kanan) bersama Deputi reformasi, birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementerian PAN RB RI Muhammad Yusuf Ateh (Batik merah) bersama Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro dan perwakilan BRI, Telkomsel dan Go Pay melaunching program CPS, di kantor Satlantas Polres Gresik, Rabu (17/10/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Polres Gresik meluncurkan program Cashless Payment System (CPS) untuk Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) perpanjangan SIM dan pembayaran PNPB Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui pembayaran non tunai.

Peningkatan pelayanan masyarakat secara online ini bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan aplikasi Brizzi, Telkomsel dengan sistem pembayaran TCASH dan Go Jek dengan pelayanan pembayaran non tunai Go Pay.

Dari kerja sama pembayaran non tunai tersebut diharapkan bisa mempermudah pelayanan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas dan calo.

"Polres Gresik menghindarkan diri dari penyimpangan pungutan liar (Pungli), perbuatan korupsi dan nipotisme, sehingga menangkap peluang ini untuk pelayanan masyarakat dengan cepat, mudah dan transparan," kata Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, Rabu (17/10/2018).

Sampoerna Academy Surabaya akan Terapkan Metode STEAM, Begini Tanggapan Psikolog Anak dan Keluarga

Dalam launching program CPS ini dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pol Mohammad Iqbal beserta jajaran, Forkopimda Gresik diantara Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Budi Handoko, Head of customer BRI Ari Indiastomo, Head of Go Pay Arno Tse dan Vice President Telkomsel Ericson Sibagariang.

Selain itu, hadir juga Deputi reformasi, birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB RI) Muhammad Yusuf Ateh.

Adapula tokoh agama, jajaran Polres Gresik dan Polsek-polsek.

Jarang Terekspos, Intip Foto Jefri Nichol Bareng Kekasihnya, Kabarnya Sudah 3 Tahun Pacaran!

Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, kreativitas ini harus terus dilakukan oleh pimpinan dan didukung semua kalangan.

"Kretif ini dapat terwujud jika ada kemauan dari pimpinan dan didukung oleh semua kalangan. Oleh karena itu, kami (Polri) betul-betul bisa menjadi sahabat dan pelindung masyarakat," kata Iqbal, yang juga pernah menjadi Kapolres Gresik pada 2008.

Deputi reformasi, birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB RI), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, bahwa wilayah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus mempertahankan prestasi ini.

"Ini ada CPS yang pertama di Jawa Timur. Kalau sampai tidak lolos lagi, gelar WBK dan WBBM itu akan dicabut. Tidak hanya itu, kenaikan tunjangan yang dua kali lipat itu juga dicabut. Sehingga setiap Kapolres yang tugas di Gresik harus bisa mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maka inovasi harus dilakukan untuk peningkatan pelayanan," kata Ateh. (ugy/Sugiyono)

2 Pencuri Motor Milik Warga Jember Dibekuk Polisi, Keponakan Korban Terlibat, 1 Orang Lainnya Kabur

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved