Rumah Politik Jatim

Bambang Haryo Setuju Pembebasan Bea Masuk Tol Suramadu, Namun Dengan Beberapa Catatan

Bambang Haryo Soekartono selaku anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Gerindra sangat setuju dengan rencana pemerintah untuk menggratisan biaya tol Jemb

Bambang Haryo Setuju Pembebasan Bea Masuk Tol Suramadu, Namun Dengan Beberapa Catatan
Bambang Haryo Soekartono Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Gerindra 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Toriq.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA  - Bambang Haryo Soekartono selaku anggota DPR RI Komisi V dari fraksi Gerindra akui setuju dengan penggratisan biaya tol jembatan Suramadu, namun dengan beberapa catatan.

Ia melihat, penggratisan biaya tol yang menghubungkan Surabaya dan Pulau madura itu masih memerlukan beberapa kajian, terutama terkait logistik yang ada di Madura.

Karena, tujuan awal dari pembebasan biaya jalan tol juga untuk memperingati biaya logistik terutama yang ada di Madura.

"Tapi perlu ada pengkajian dan logistik yang ada di Madura juga diturunkan, agar tidak jadi percuma untuk pembebasan bea masuk tol tersebut," ujar Bambang Haryo kepada TribunJatim.com, Selasa (23/10/2018).

Bambang Haryo menegaskan, jika pembebasan bea masuk tol Suramadu itu juga akan berimbas pada kapal ferry yang selama ini beroperasi.

Untuk itu, jika biaya masuk tol Suramadu benar-benar dibebaskan, perlu ada subsidi untuk kapal-kapal ferry itu yang tentu saja akan merugi karena terkena imbasnya.

Jika perlu, ia menilai jika kapal Ferry juga harus digratiskan dan disubsidi mengenai biaya operasional dan lain-lain oleh pemerintah Provinsi.

"Jika tol Suramadu digratiskan, otomatis semua kendaraan akan melewati tol Suramadu, tentu saja itu mengakibatkan penyeberangan melalui kapal ferry akan sepi, perlu diperhatikan dari kapal-kapal ferry yang masih aktif, untuk diberikan subsidi karena imbas dari penggratisan akan membuat kapal ferry merugi," jelasnya.

Terkait biaya perawatan jembatan Suramadu yang masih membutuhkan biaya dari APBN, Bambang menilai perlu adanya pemindahan beban biaya dari APBN agar dialihkan menuju APBD provinsi.

"Saat ini beban pemerintah pusat terkait ekonomi sudah cukup berat, apalagi hutang yang naik hingga lebih dari 100 persen, perlu adanya pembebanan biaya-biaya tersebut dialihkan ke APBD Provinsi agar tak menjadi beban lebih untuk APBN," jelasnya.

Bambang Haryo yang juga merupakan caleg incumbent DPR RI Dapil I Jawa Timur itu juga menilai perlu adanya evaluasi harga-harga di Madura juga harus mengalami penurunan, mengingat jika dalam beberapa waktu usai pembebasan bea tol logistik di Madura tidak turun, pembebasan bea tol akan menjadi percuma.

"Perlu adanya evaluasi harga-harga di Madura harus mengalami penurunan, terutama 11 komoditas yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang dan PP nomer 17 tahun 2014, bahwa 11 komoditas itu harus jauh lebih murah yang ada sekarang," pungkas Bambang Haryo.

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved