Rumah Politik Jatim
Soal Dana Saksi Pemilu 2019 Tak Dibiayai Negara, Partai Berkarya Jatim Mengaku Tak Masalah
Partai Berkarya tak mempermasalahkan soal negara yang tak membiayai dana saksi untuk Pemilu 2019.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Ani Susanti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Berkarya tak mempermasalahkan soal negara yang tak membiayai dana saksi untuk Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jatim, Didik Junaedi.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah anggaran.
”Menurut kami, tidak masalah. Seandainya disetujui melalui dana APBN tetap bagus. Namun, kalau pada akhirnya tak disetujui, kembali ke partai masing-masing. Sama seperti pemilu sebelumnya,” kata Didik kepada SURYA.co.id (grup TribunJatim.com), Kamis (25/10/2018).
• 3 Orang Terluka Akibat Kebakaran Pipa Gas PGN di Ngagel Jaya Selatan Surabaya
Didik menegaskan, sebagai parpol, sudah selaiknya untuk menyiapkan anggaran untuk saksi.
”Kalau masalah anggaran taktis untuk pemenangan, kami rasa tiap partai harus siap. Kalau sudah memutuskan untuk masuk di medan pertempuran, ya harus siap,” tegas Didik.
”Artinya, kalau sudah lolos DCT (Daftar Caleg Tetap) ya harus mempersiapkan untuk anggaran dana untuk segala sesuatunya. Termasuk kampanye dan dana saksi,” lanjut Caleg DPRD Jatim dari Dapil Jatim III (Probolinggo-Pasuruan) ini.
Apalagi menurutnya, Partai Berkarya yang diketuai oleh Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan sebutan Tommy Soeharto memiliki finansial kuat.
• Usung Konsep Super Blok, Icon Mall Gresik akan Diresmikan Hari ini, Diharapkan Serap Ribuan Pekerja
Tommy masuk dalam sepuluh besar tokoh partai terkaya dan berada di peringkat ke-60 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan menyentuh USD 670 juta atau setara Rp9,6 triliun.
Belum lagi dengan adanya Siti Hardijanti Rukmana (Ketua DPW Berkarya DKI Jakarta) atau Mbak Tutut dengan harta mencapai USD 250 juta dan Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto (Ketua Dewan PertimbanganPartai Berkarya) dengan kekayaan mencapai $75 juta.
”Ketua Umum kami menjadi salah satu yag terkaya di Indonesia. Artinya, kalau partai lain saja mampu, mengapa partai kami tidak?,” ujarnya optimistis.
Namun, pihaknya belum mau menjelaskan besaran dana saksi yang disiapkan.
• Ayahnya Meninggal Dunia, Arumi Bachsin Ungkap Rasa Kehilangan: Aku akan Merindukanmu
Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan caleg lain dan juga tim pemenangan di pilpres.
”Sehingga, kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin akan diputuskan lebih lanjut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal ini belum termasuk untuk ongkos saksi selama bertugas seperti halnya yang diusulkan oleh parpol.