Rumah Politik Jatim

Dirjen Otda Kemendagri: Pengawasan Netralitas ASN akan Diperketat Pada Pemilu 2019

"Dalam Pilkada ketiga (Pilkada Serentak 2018), ada 1527 ASN yang terkena sanksi. Itu belum yang Pilkada kedua (2017) dan pertama (2015)," kata Soni

Dirjen Otda Kemendagri: Pengawasan Netralitas ASN akan Diperketat Pada Pemilu 2019
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Gubernur Jatim, Soekarwo bersama Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, Selasa (6/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Soni Sumarsono, mengatakan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan lebih diperketat pada Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Soni saat menghadiri Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2018 di Grand City Convex, Jalan Walikota Mustajab, Surabaya, Selasa (6/11/2018) .

Soni mengatakan dalam tiga kali Pilkada serentak, sudah ada lebih dari 1500 ASN yang terkena sanksi, mulai dari teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga diberhentikan.

"Dalam Pilkada ketiga (Pilkada Serentak 2018), ada 1527 ASN yang terkena sanksi. Itu belum yang Pilkada kedua (2017) dan pertama (2015)," kata Soni.

PHRI Jatim: Tingkat Okupansi Hotel hingga Akhir Tahun Terus Meningkat

Soni menegaskan dalam Pemilu 2019 birokrasi harus tetap netral dan bisa mengayomi semua warga negara.

"ASN harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga apapun pilihannya, dan Bawaslu saya kira memiliki satu pedoman dari edaran menteri PAN RB dan sudah cukup jelas, mana yang dikatakan melanggar, mana yang tidak," lanjut Soni.

Pengawasan ASN tersebut, kata Soni, akan langsung berada di bawah kewenangan Bawaslu.

"Nanti menyangkut ASN dilempar ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), baru KASN merekomendasikan ke PTIK, tetapi sanksinya dibuat oleh pejabat pembina kepagawaian. Bawaslu juga bisa menerima seperti itu, tapi dilempar ke KASN untuk dilakukan analasis tingkat pelanggaran dan besarnya hukuman apa. KASN yang menentukan, Bawaslu memang menampung semua pengawasan Pileg-Pilpres," pungkasnya.

Djadjang Nurdjaman Pulang Kampung, Bejo Sugiantoro Pimpin Sementara Latihan Persebaya Surabaya

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Ani Susanti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved