Umumkan UMK, Disnaker Jombang Yakin Tak Ada Gejolak

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang Jawa Timur dipastikan naik 8,03 persen. Hari ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)

Umumkan UMK, Disnaker Jombang Yakin Tak Ada Gejolak
M Sudarsono/Surya
Ratusan buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum (UMK) 

 TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang Jawa Timur dipastikan naik 8,03 persen. Hari ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) setempat mengumumkan kenaikan tersebut, Rabu (21/11/18).

Kepala Dinas Nakertrans Jombang, Heru Widjajanto mengakui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jombang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Jatim. Namun, kenaikan itu masih terhitung rendah.

Sebab, penghitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflansi. Selain itu, juga disesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan.

"Hari ini mulai kita umumkan, memang ada kenaikan sebesar 8,03 persen tapi ini tidak mencolok jika dibandingkan daerah lain seperti di Lamongan naik 20 persen, Magetan 16 persen, dan Pasuruhan Kota 24 persen," terang Heru kepada TribunJatim.com.

8 Fakta Kabar Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading, Unggahan Roy Marten hingga Pengakuan Gisel

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun depan dipastikan naik 8,03 persen atau ditetapkan menjadi Rp 2.445.945.

Dimana tahun ini masih sebesar Rp 2.264.135. Soal kesiapan perusahaan, Heru menyakini kenaikan ini tidak akan memberatkan para pelaku usaha di Jombang. Sebab, jauh sebelumnya mereka sudah memprediksi dan mempersiapkan anggaran di pos pengupahannya.

Dia juga memastikan tidak akan terjadi gejolak apapun menyusul tingginya UMK di Jombang ini.

"Nanti tahapan berikutnya pada 4 Desember 2018 ini kami akan sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan di Jombang, mudah-mudahan secara riil tidak ada gejolak," paparnya kepada TribunJatim.com.

Tahun 2018, Pengadilan Negeri Surabaya Mengaku Terima 2 Permohonan Ganti Kelamin

Heru Widjajanto mengimbau kepada perusahaan yang merasa tidak mampu membayar gaji para buruhnya sesuai UMK agar mengajukan penangguhan kepada pemerintah.

"Nanti setelah kami sosialisasikan bagi yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan, tapi harus sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan,yang memutuskan adalah gubernur," pungkas Heru.(Sutono/TribunJatim.com)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved