Tagih Tunggakan Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Jatim Gandeng Ditjen Kekayaan Negara

Tagih Tunggakan Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Jatim Pilih Serius Menggandeng Ditjen Kekayaan Negara.

Tagih Tunggakan Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Jatim Gandeng Ditjen Kekayaan Negara
TRIBUNJATIM/IST
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur SAAT melaksanakan evaluasi dan monitoring pengurusan piutang dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Kamis (29/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur melaksanakan evaluasi dan monitoring pengurusan piutang dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Kamis (29/11/2018).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto mengatakan, rapat ini dalam rangka evaluasi hasil kerjasama penyerahan piutang iuran.

Sinergi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyerahan piutang perusahaan macet dan diragukan.

"Harapannya dapat menghimbau badan usaha maupun tenaga kerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya, dalam siaran tertulis ke Tribunjatim.com.

BPJS Naker Teken PKS dengan RSAL Dr Ramelan, Diamputasi Karena Kecelakaan Bisa Diganti Tangan Bionik

Menurut Dodo Suharto, hingga bulan Oktober 2018, dari 344 berkas piutang iuran diserahkan, telah tertagih sebanyak 170 badan usaha dengan iuran sebesar Rp 6,5 miliar.

Ditambahkan, program BPJS Ketenagakerjaan sendiri menekankan setiap warga negara berhak dan wajib turur serta dalam perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Jadi keberadaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bukti negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Bedah Penyakit Akibat Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak Ajak Tamasa Perusahaan & Rumah Sakit

Sementara untuk pencapaian kinerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, sampai dengan bulan Oktober 2018 badan usaha aktif sebanyak 68.073, jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 3,06 juta, sektor penerima upah 1,82 juta, sektor BPU 189 ribu, dan sektor jasa konstruksi 1,04 juta, sedangkan akuisi perisai sebanyak 46.144 tenaga kerja dari 429 perisai di Jawa Timur.

Sedangkan untuk pembayaran klaim, hingga dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 218.147 kasus dengan total klaim sebesar Rp 2,1 triliun klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 172.258 kasus sebesar Rp1,9 triliun, Jaminan Kematian 2.907 kasus sebesar Rp 81,8 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja 23.968 kasus sebesar Rp 144,6 miliar dan Jaminan Pensiun sebanyak 19.014 kasus dengan nilai sebesar Rp 22,9 miliar.

Kepesertaan Baru Sudah Penuhi Target, BPJS Naker Surabaya Karimunjawa Makin Gencarkan Sosialisasi

Dodo Suharto menambahkan, saat ini potensi kepesertaan di Jawa Timur masih sangat tinggi. Untuk itu, dirinya menghimbau jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerja keras dan bekerja cerdas agar semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi.

"Kami juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk percepatan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur," tandasnya. (TribunJatim/Mujib Anwar)

Meninggal Saat 2 Minggu Kerja di Malaysia, TKI asal Ngawi Dapat Santunan Rp 85 Juta dari BPJS Naker

Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved