'Saatnya Camilan Produk UMKM Surabaya Diwajibkan Ada di Tiap Tingkat Institusi Pemerintah'
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana menjadi semakin yakin bahwa pelaku UMKM Surabaya akan makin berkembang bila diberi ruang.
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Saat blusukan ke Kampung Petemon, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana menjadi semakin yakin bahwa pelaku UKM Surabaya akan makin berkembang bila diberi ruang.
Untuk merealisasikannya, harus diimbangi dengan kebijakan yang mewajibkan instansi pemerintah beralih ke produk warga.
Tidak ada alasan untuk tidak menjadikan produk ekonomi kerakyatan disajikan di birokrasi.
"Kami akan beri fasilitas khusus produk UMKM di stan DPRD Surabaya. Semua berhak mengisi stan itu tanpa biaya," kata Titin, sapaan akrab Agustin Poliana.
(Tolak Penetapan Tersangka Dua Aktivis Lingkungan Hidup, Massa Aksi Geruduk Mapolda Jatim)
(Selalu Menutup Ventilasi Rumah Ketika Musim Hujan? Waspadai Dampaknya)
Menurutnya, sudah banyak produk UKM warga yang saat ini dipajang di stan lobi kantor DPRD Kota Surabaya.
Setiap anggota DPRD dan tamu banyak yang memesan produk terutama makanan dan minuman termasuk camilan dari stan tersebut.
Politisi PDIP itu mendorong kepada semua instansi Pemerintah untuk mengakomodasi hasil olahan produk warga.
UMKM yang ada di Kota Surabaya harus mendapat tempat khusus di seluruh lini instansi Pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga balai kota, harus jadi tempat menu camilan produksi warga dipasarkan.
Mulai jenjang kelurahan harus menyambut pelaku UKM penyuplai suguhan dan camilan Kantor Kelurahan.
Mulai RT hingga lurahnya harus mengenali produk-produk yang dihasilkan warganya. Selanjutnya digilir untuk mengisi setiap meja ruang kantor pemerintahan.
(Tolak Penetapan Tersangka Dua Aktivis Lingkungan Hidup, Massa Aksi Geruduk Mapolda Jatim)
(Masuk Bursa Pilwali 2020, Anwar Sadad Ingin Jadikan Surabaya Kota Santri Modern Yang Open Minded)
Pasar di institusi Pemerintah dinilai begitu melimpah. Satu kelurahan bersama stafnya sudah banyak.
"Kami akan mengupayakan (contohnya) keripik pisang Petemon ini masuk semua lini Pemerintah. Pasar sudah mengakui produk asli warga Surabaya," kata Titin sambil mengunyah keripik.
Gerakan mencintai produk-produk lokal warga itu dinilai harus dimulai dari birokrasi. Namun Titin sadar, gerakan itu mudah dalam tatanan wacana, namun sulit untuk diimplementasikan.
Kendati begitu, sesulit apa pun Titin menegaskan gerakan ini harus dimulai.
