Majelis Pemeriksa Rekomendasi Lampiran Tambang Emas Blok Silo Jember Dicabut dari Permen ESDM

Majelis pemeriksa sidang mediasi gugatan Pemerintah Kabupaten Jember atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 1802K Tahun 2018 merekomendasikan dicabu

Majelis Pemeriksa Rekomendasi Lampiran Tambang Emas Blok Silo Jember Dicabut dari Permen ESDM
SURYA/SRI WAHYUNIK
Ratusan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember saat menggelar aksi di depan DPRD Jember menuntut pencabutan izin eksploitasi tambang emas Silo, Kamis (20/9/2018). 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Majelis pemeriksa sidang mediasi gugatan Pemerintah Kabupaten Jember atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 1802K Tahun 2018 merekomendasikan dicabutnya lampiran Blok Silo di peraturan tersebut.
Lampiran Blok Silo merupakan salah satu lampiran dari Permen yang berisi tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia tahun 2018. Blok Silo disebut masuk dalam WIUP dan WIUPK untuk pertambangan mineral jenis emas.

Saat warga mengetahui Permen tersebut, warga pun menolak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember akhirnya mengajukan gugatan pencabutan lampiran Blok Silo itu ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Rabu (9/1/2019), majelis pemeriksa gugatan tersebut mengeluarkan keputusannya di sidang kedua.

"Salah satu kesimpulan kami bahwa harus ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujuan bupati tidak bisa dihadirkan di sidang ini," ujar Nasrudin, ketua Majelis Pemeriksa kepada Tribunjatim.com.

Sidang kedua ini berlangsung di Kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/2019). Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief hadir dalam sidang tersebut. Perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jatim dan Kementerian ESDM juga hadir di persidangan itu.

Majelis pemeriksan mengeluarkan rekomendasi supaya lampiran Blok Silo di Permen itu dicabut karena keluarnya lampiran tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Kapolda Jatim Bantah Penangkapan Vanessa Hasil Rekayasa Polisi

Vanessa Angel di Mata Mayang Sang Adik yang Mengaku Sempat Syok, Beri Dukungan dan Doa

Jadi Pelatih Arema FC untuk Liga 1 2019, Milomir Seslija Janji Bawa Tim Lebih Baik: My Heart is Here

Menteri bisa mengeluarkan Permen dengan sejumlah lampiran daerah yang disebut diberikan WIUP dan WIUPK harus melewati prosedur adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Koordinasi itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi setempat.

Dalam kasus munculnya lampiran Blok Silo, Pemkab Jember merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Bahkan dalam pernyataan kerasnya tahun lalu, Bupati Jember Faida juga merasa kecolongan dengan turunnya Permen yang di dalamnya terselip lampiran Blok Silo tersebut.

Hal itulah yang menjadi salah satu gugatan melalui sidang non litigasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Pemkab Jember, selain tuntutan keras penolakan dari warga Silo atas rencana hadirnya penambangan di kawasan tersebut.

Dalam sidang tersebut, perwakilan Pemprov Jatim mengakui tidak ada bukti yang menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka berdalih kewenangan koordinasi tersebut ada di Kementerian ESDM.

"Kewenangan untuk meminta rekomendasi dan berkoordinasi dengan bupati setempat ada di Kementerian ESDM sesuai peraturan yang ada, karena yang menerbitkan SK adalah menteri," ungkap Harsusilo, dari Dinas ESDM Provinsi Jatim.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari dua perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dalam sidang.

"Mengacu kepada peraturan menteri, seharusnya pemerintah propinsi yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan memang hingga saat ini tidak ada rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah daerah,” terang seorang perwakilan Kementerian ESDM seperti mengutip dari rilis yang disampaikan Bagian Humas Pemkab Jember kepada Surya, Rabu (9/1/2019)

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved